Resapan Air di Jakarta Berkurang 50% Dalam 10 Tahun

Bencana banjir yang demikian hebat melanda Jakarta sesungguhnya tidak perlu terjadi jika Pemerintah Daerah Provinsi Jakarta, terutama Dinas Perencanaan Tata Kota dan Gubernur Sutiyoso, bekerja sungguh-sungguh membangun kota metropolitan ini sesuai dengan struktur tanah dan peruntukkannya.

Namun yang terjadi ternyata tidak demikian. Pemprov DKI Jakarta ternyata lebih gemar membangun mal, pusat pertokoan, dan sebagainya. Ulah Mas Sutiyoso yang membongkar jalur hijau di sepanjang Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat baru-baru ini menjadi bukti betapa Pemda DKI tidak perduli dengan nasib kotanya sendiri. Gubernur yang satu ini lebih mendahulukan pengerjaan proyek Busway ketimbang Proyek Banjir Kanal Timur yang pengerjaannya terkatung-katung sejak lama. Dan akibatnya seperti sekarang, semua warga Jakarta kena getahnya.

Tentang pembangunan Jakarta yang salah arah, Lembaga Swadaya Masyarakat Urban Poor Consorsium (LSM-UPC) sejak tahun 2005 telah menulis dalam websitenya, “Jakarta adalah sebuah baskom yang dikelilingi oleh beton-beton tol lingkar luar. Baskom yang sebagian besar dasarnya sudah padat oleh beton. Resapan air yang kian menipis. Jakarta sebagai kota air tidak pernah sungguh-sungguh dirancang sesuai dengan karakter alamnya… ”

Bahkan tidak hanya itu, LSM-UPC juga menambahkan, “…Jakarta sebagai kota baskom, tidak hanya sasaran empuk untuk banjir air, tetapi juga banjir lainnya: banjir penduduk, kendaraan bermotor, polusi, banjir korupsi, kekerasan, gaya hidup konsumeristis, banjir duit, pembangunan yang memperkosa lingkungan dan mengorbankan rakyat kecil. Kota yang tidak malu melihat dirinya telah kehilangan sebagian besar sejarah masa lalunya. ” Inilah Jakarta.

Temuan yang sebenarnya tidak perlu membuat kita kaget ternyata diungkapkan oleh Asisten Deputi Urusan Pengendalian Kerusakan Hutan/Lahan Kementerian Negara Lingkungan Hidup Hermono Sigit. Menurut data yang berhasil diperolehnya, dalam sepuluh tahun terakhir, jumlah resapan air di Jakarta dan sekitarnya secara kuantitas dan kualitas telah berkurang sekitar 50%.

Menurutnya, sepuluh tahun lalu di Jabotabek masih ada sekitar 21 daerah serapan air yang berbentuk telaga atau situ aktif. Namun kini jumlahnya hanya tinggal sekitar 15 dengan ukuran yang juga semakin kecil. “Situ di Jabotabek, khususnya di Jakarta, umumnya telah berubah menjadi pemukiman, ” ujar Sigit.

“Sebab itu, situ atau telaga yang tersisa ini sekarang tidak lagi sanggup menyerap air yang datang ke Jakarta. Akibatnya ya banjir seperti ini, ” tambahnya.

Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Lingkungan Hidup (LSM-Walhi) juga menemukan bahwa daerah resapan air selain telaga di Jakarta, seperti ruang hijau dan hutan kota, juga telah jauh berkurang. Menurut Walhi, sebuah kota idealnya sekitar 30% lahannya merupakan lahan serapan air yang bisa berbentuk taman kota atau pun telaga. Namun untuk kota Jakarta, lahan yang tersisa untuk itu sekarang tinggal 6%.

Dalam perencanaannya, Pemprov DKI terlihat memang tidak memiliki kesungguhan dalam mengelola kotanya agar lebih baik dan manusiawi. Kota Jakarta yang memiliki luas 66. 152 hektar dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2000-2010 hanya mematok target 13, 94% lahannya untuk daerah serapan air.

Dulu, Jakarta pernah memiliki sekurangnya 49 telaga atau situ dengan luas total 341 hektar. Namun kini seluruhnya telah mengering dan berubah menjadi pemukiman atau perkantoran atau pun pasar. 13 sungai besar yang membelah Jakarta juga telah mendangkal.

Yang menambah ironis, dengan jumlah penerimaan APBD yang cukup besar dibanding provinsi lainnya, Pemprov Jakarta ternyata malah kedodoran dalam mengelola hutan-hutan kota yang tidak seberapa sehingga taman-taman dan hutan kota yang ada kondisinya semrawut dan tak terpelihara dengan baik. Sungai-sungai pun tak ubahnya sebagai “bak” sampah.

Bandingkan dengan gaya hidup para pejabatnya. Mereka bisa hidup dengan mewah, rumah-rumahnya megah, berkeliling kota dengan mobil-mobil terbaru, anaknya bersekolah di luar negeri, dan sebagainya. Padahal jika dibandingkan dengan jumlah gaji perbulannya, jelas mereka tidak akan sanggup dengan gaya hidup yang demikian tinggi. Apakah itu mengindikasikan mereka telah makan uang haram? Wallahu’alam.

Yang jelas, warga Jakarta kian hari kian hidup dalam lilitan penderitaan yang seolah tiada akhir. Tiap tahun rumah mereka kebanjiran. Barang-barang mereka yang dibeli dengan susah payah hancur-lebur. Sedangkan para pejabatnya asyik-asyikkan tinggal di apartemen. Bagaimana Mas Yos? (Rz)

OPEC: Minyak Mahal Bukan Karena Kurang Pasokan

Brussel - Ketua OPEC Chakib Khelil hari ini Selasa ( 24/6/2008 ) kembali menekankan bahwa saat ini tidak terjadi kekurangan pasokan minyak. Penambahan produksi tetap tidak menurunkan harga.

Khelil yang juga Menteri Energi dan Pertambangan Aljazair mengatakan hal itu sebelum memulai pertemuannya dengan para pejabat tinggi bidang energi Uni Eropa (UE) di Brussel.

Menurut Khelil, karena harga minyak yang terus meroket tidak disebabkan oleh kekurangan pasokan, maka seruan dari negara-negara konsumen minyak agar OPEC meningkatkan produksinya tidak akan terlalu diladeni.

“OPEC sudah melakukan segala yang dapat dilakukan, tapi harga tetap tidak turun,” ujar Khelil seperti dikutip detikfinance dari De Financiele Telegraaf, Selasa petang waktu Eropa Tengah.

Khelil berpendapat bahwa tingginya harga minyak saat ini lebih disebabkan karena spekulasi dan lemahnya nilai dolar AS akibat krisis kredit. “Para spekulan itu bertanggung jawab pada margin US$ 40 per barrel,” demikian Khelil. ( es / es )

Intelektual Muslim, Mendominasi Tokoh-Tokoh Paling Berpengaruh di Dunia

Sepuluh tokoh Muslim dari berbagai belahan dunia, menjadi tokoh intelektual paling terkenal di dunia dari 20 tokoh intelektual dunia lainnya pilihan publik. Itulah hasil polling yang dilakukan oleh majalah terbitan AS Foreign Policy bekerjasama dengan majalah terbitan Inggris Prospect.

“Sepuluh besar tokoh intelektual paling terkenal di dunia dalam polling pembaca tahun ini semuanya Muslim, ” tulis Foreign Policy.

Dari 10 besar tokoh intelektual itu, nama Fethullah Gülen menempati posisi puncak. Foreign Policy dalam penjelasannya menulis, Gülen adalah tokoh ulama Islam yang paling berpengaruh karena memiliki jaringan global. Di negeri asalnya, Turki, Gülen sekaligus memiliki banyak pengagum dan yang membencinya.

“Bagi pengikut gerakan Gülen, ia adalah pemimpin yang inspiratif, yang mendorong kehidupan Islami yang moderat di Turki. Bagi yang membencinya, Gülen dianggap sebagai ancaman bagi konsep sekularisme yang dianut Turki.” kata Foreign Policy

Tokoh cendikiawan Muslim Syaikh Yusuf al-Qaradawi, menempati posisi ketiga dari 20 tokoh intelektual dunia pilihan pembaca. “Pengisi acara populer Shariah and Life di televisi Al-Jazeera, Qaradawi mengeluarkan berbagai fatwa setiap minggunya untuk berbagai hal, mulai dari fatwa tentang hukum mengkonsumsi alkohol bagi Muslim hingga fatwa tentang perlawanan terhadap pasukan penjajah AS di Irak, ” tulis Foreign Policy.

Da’i muda Amr Khalid asal Mesir berada di peringkat keenam. Ia menjadi tokoh pilihan publik karena sangat karismatik dan menyampaikan ceramah keagamaan dengan gaya yang kasual. “Khalid memadukan pesan-pesan tentang integrasi budaya dan kerja keras dengan ajaran-ajaran tentang bagaimana menjalani kehidupan yang Islami, ” masih kata Foreign Policy.

Polling ini dilakukan majalah Foreign Policy dan Prospect hampir sebulan penuh. Sekitar 50 ribu pembaca memberikan suaranya pada salah satu dari 100 daftar tokoh yang diberikan kedua majalah tersebut.

Pemenang hadiah Nobel bidang ekonomi, Muhammad Yunus berada di posisi kedua tokoh intelektual paling top di dunia. Nama Muhammad Yunus mencuat setelah menerima Nobel karena jasa-jasanya mengembangkan industri kecil di negerinya Bangladesh.

“Selama lebih dari 30 tahun, Yunus memberikan pinjaman pada pengusaha-pengusaha kecil yang miskin di Bangladesh dengan total pinjaman sekitar 27 dollar. Ini adalah awal pengabdian hidupnya untuk memberantas kemiskinan, ” tulis Foreign Policy.

Novelis asal Turki, Orhan Pamuk yang juga pemenang hadiah Nobel bidang sastra menempati posisi keempat tokoh intelektual dunia. Posisi kelima ditempati oleh politisi dan aktivis hak asasi manusia asal Pakistan Aitzaz Ahsan. Filsuf asal Iran Abdulkarim Soroush menempati posisi ketujuh. Peringkat kedelapan adalah tokoh cendikiawan Tariq Ramadan yang kini menetap di Swiss

Antropolog asal Uganda Mahmood Mamdani berada di peirngkat kesembilan dan peringkat kesepuluh tokoh intelektual paling terkenal di dunia adalah aktivis HAM perempuan asal Iran Shirin Ebadi yang juga penerima Nobel pada tahun 2003. (ln/iol)

OPEC: Minyak Mahal Bukan Karena Kurang Pasokan

Eddi Santosa - detikFinance

Brussel - Ketua OPEC Chakib Khelil hari ini Selasa (24/6/200 kembali menekankan bahwa saat ini tidak terjadi kekurangan pasokan minyak. Penambahan produksi tetap tidak menurunkan harga.

Khelil yang juga Menteri Energi dan Pertambangan Aljazair mengatakan hal itu sebelum memulai pertemuannya dengan para pejabat tinggi bidang energi Uni Eropa (UE) di Brussel.

Menurut Khelil, karena harga minyak yang terus meroket tidak disebabkan oleh kekurangan pasokan, maka seruan dari negara-negara konsumen minyak agar OPEC meningkatkan produksinya tidak akan terlalu diladeni.

“OPEC sudah melakukan segala yang dapat dilakukan, tapi harga tetap tidak turun,” ujar Khelil seperti dikutip detikfinance dari De Financiele Telegraaf, Selasa petang waktu Eropa Tengah.

Khelil berpendapat bahwa tingginya harga minyak saat ini lebih disebabkan karena spekulasi dan lemahnya nilai dolar AS akibat krisis kredit. “Para spekulan itu bertanggung jawab pada margin US$ 40 per barrel,” demikian Khelil. ( es / es )

FBR: 100 Juta Bagi Penangkap Pria Berpistol di Monas

Kesal dengan kinerja aparat kepolisian yang dianggap berat sebelah dalam mengusut kasus rusuh Monas, 1 Juni lalu, Forum Betawi Rempug (FBR) menggelar sayembara berhadiah uang seratus juta rupiah. Ketua Umum FBR, KH. Fadhloli el-Muhir saat mengadakan konferensi pers di Restoran Pulau Dua, Jakarta (23/6) menyatakan hal itu.

“Saya ingin pria itu ditangkap secepatnya, agar keadilan bisa benar-benar tegak dan kasus rusuh Monas jadi jelas. Foto wajahnya sudah tersebar di mana-mana, tapi sampai sekarang polisi masih saja bilang belum mampu menangkap orang ini. Sebab itu, kita mengadakan sayembara, siapa saja yang bisa menangkap orang ini maka ada hadiah seratus juta rupiah. Dan kalau ada anggota polisi yang menangkapnya, maka hadiahnya kami naikan jadi 150 juta rupiah!” tegas El-Muhir.

Menurut El-Muhir, sayembara ini dimulai hari ini dan diberi batas waktu hingga dua pekan ke depan. “Jika sampai dua pekan tidak ketemu juga, hadiahnya saya naikkan.”

Saat ditanya wartawan uang hadiah sayembara ini diperoleh dari mana, KH. Fadhloli menjawab bahwa dananya murni berasal dari FBR. “Ya, dari FBR. Kami ini banyak punya anggota yang punya tanah lebar-lebar di Jakarta. Banyak yang kena gusur. Ada yang nyumbang, ” tegas El-Muhir disambut tawa peserta.

FBR, lanjut El-Muhir, mulai hari ini akan menyebarkan foto-foto ini dengan menempelkannya di tempat-tempat umum dan tempat-tempat keramaian, antara lain di halte DPR dan juga tiang-tiang listrik. “Hal ini kami lakukan agar masyarakat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus rusuh Monas. Laki-laki berpistol itu jelas bukan anggota FPI. Walau laki-laki itu berkostum massa AKKBB, tapi AKKBB juga membantah lelaki itu anggotanya. Kepolisian juga sama, tidak tahu siapa lelaki itu. Nah, sebab itu FBR mengadakan sayembara ini agar lelaki itu cepat tertangkap, ” papar El-Muhir. (rz)

Ali Mochtar Ngabalin: Bela NAMRU-2, Berarti Kaki Tangan AS

Meski banyak kalangan yang berpendapat bahwa laboratorium medis milik Angkatan Laut Amerika Serikat (Naval Medical Research Unit-2/NAMRU-2) perlu angkat kaki dari Indonesia, ada kalangan yang menganggap NAMRU diperlukan Untuk hal yang satu ini, Anggota Komisi I DPR Ali Mochtar Ngabalin menegaskan, apabila ada orang yang menganggap NAMRU masih dibutuhkan ataupun diperlukan dapat dipastikan yang bicara itu adalah kaki tangan AS.

“Saya pastikan bahwa mereka adalah kaki tangan Amerika laknatullah, baik yang bicara mewakili DPR, Komisi I, atau tempat lainnya, kalau mereka menyebutkan NAMRU masih dibutuhkan dan diperlukan perluasan perbahasan, ” katanya dalam diskusi bertajuk “NAMRU-2 Lab Tentara AS Di Jantung Jakarta”, di Gedung YTKI, Jakarta, Senin (23/6).

Menurutnya, dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda yang digelar hari ini, dapat dipastikan bahwa hasil pembahasan interdepartemen soal NAMRU jawaban akhirnya hanya satu, yakni apakah departemen terkait masih membutuhkan atau tidak. Dan diberbagai kesempatan Menteri Kesehatan sudah menegaskan tidak membutuhkan NAMRU-2.

“Itulah sebabnya tidak ada kunci lain, kecuali NAMRU harus diusir keluar dan tidak boleh lagi tinggal di tempat kita. Karena mereka yang mendesain jamaah Islamiyah, dan mendesain seluruh inisial serta pilihan-pilihan kata yang disebut parlemen ekstrimis, dan sebagainya, ” tegas Politisi Partai Bulan Bintang itu.

Dalam kesempatan itu, Ali Mochtar juga mengungkapkan, dugaan peredaran uang-uang gelap dari AS dalam parlemen Indonesia, untuk menyogok anggota parlemen agar berpihak pada kebijakan mereka.

Karena itu, melalui Menteri Luar Negeri, Ia meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan AS.

“Sudah cukup rakyat kita menderita, karena terlalu banyak yang AS perbuat dinegeri ini, termasuk mempengaruhi orang di sekitar dengan cara memberi saran-saran atau kemudian menusuknya dari belakang, ” pungkasnya.(novel)

Menkes Jadi ‘Singa Galak’ untuk NAMRU

Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari sudah tidak akan kompromi lagi terhadap keberadaan laboratorium medis milik Angkatan Laut Amerika Serikat (Naval Medical Research Unit-2/NAMRU-2), laboratorium yang berada di jantung Ibukota itu selama puluhan tahundisinyalir menjalankan kegiatan intelijen dengan kedok penelitian medis.

“Saya sudah merasa jadi singa dan galak mengenai Namru 2. Dengan terungkapnya kasus sejak tahun 1979, saya rasa sudah cukup tugas saya sebagai singa ada keterbatasannya, karena itu masyarakat diminta dukungannya. Apakah kita mau terus membiarkan orang lain berada di dalam rumah kita? Kalau dia pembantu kita jelas kita tahu, tapi ini sudah gak jelas, ” ujarnya dalam diskusi bertajuk “NAMRU-2 Lab Tentara AS Di Jantung Jakarta”, di Gedung YTKI, Jakarta, Senin (23/6).

Ia menilai, keberadaan laboratorium itu tidak ada gunanya, karena Indonesia sudah mempunyai lab yang lebih canggih dan lebih bagus seperti di Surabaya dan di Jakarta.

Siti Fadillah mengaku, khawatir dengan riset-riset Namru yang dinilai membahayakan, karena NAMRU-2 adalah lab yang meneliti virus-virus infeksi yang ganas yang bukan hanya untuk Indonesia saja, tapi untuk wilayah Asia.

“Ini membahayakan, banyak virus dari Vietnam, Filipina, yang kira-kira berbahaya dibawa ke Lab Namru 2 di Indonesia itu. Saya ngeri kalau nanti virus-virus bisa bocor di jalan-jalan protokol seperti di Sudirman, Thamrin dan jalan-jalan lainnya. Sebagai Menkes, saya mengkhawatirkan hal-hal itu, ” papar Menkes.

Mengenai adanya sinyal dari kalangan DPR yang menginginkan kerjasama NAMRU dilanjutkan, Menkes menyatakan, pemerintah sejauh ini tetap mempertimbangkan manfaat yang dari keberadaannya laboratorium ini bagi kepentingan masyarakat, dan sejauh ini masyarakat atau peneliti Indonesia tidak diuntungkan oleh NAMRU, lebih baik tidak dilanjutkan.

“Mudah-mudahan Allah membukakan hati nurani DPR, desicion maker, karena kalau tidak kita akan terus terjajah. Kalau memang tidak ada gunanya ya hentikan saja, suruh mereka pulang, ” pungkasnya.

Pendapat tegas Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari ini juga akan dibawanya dalam rapat gabungan antara Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri pada Rabu (25/6) mendatang.(novel)

Konferensi Pemberdayaan untuk Palestina, Digelar 14-15 Juli 2008

Konferensi Pemberdayaan untuk Palestina (Ministerial Meeting on Capacity Building for Palestine) akan digelar pada 14-15 Juli 2008 di Jakarta. Konferensi tingkat menteri luar negeri (menlu) yang diprakarsai Indonesia dan Afrika Selatan ini akan diikuti oleh negara-negara Asia dan Afrika di bawah kerangka New Asia Africa Strategic Partnership.

Menurut Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri RI, Imron Cotan, tujuan utama konferensi ini adalah agar negara peserta bisa menyelenggarakan atau merancang program untuk memperkuat dan memberdayakan kapasitas anggota masyarakat dan institusi di Palestina.

“Kita berharap cepat atau lambat negara Palestina itu pasti akan terwujud, hidup berdampingan secara damai dengan negara tetangga termasuk Israel. Jadi kita sedang berkontribusi pada upaya mempersiapkan lahirnya negara Palestina, ” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/6).

Berdirinya negara Palestina tak hanya impian rakyat Palestina tetapi juga dunia termasuk Indonesia. Menurut dia, konferensi ini menjadi komitmen Indonesia membantu mewujudkan Palestina merdeka. Imron mengatakan di akhir konferensi akan dibuat komunike bersama yang mengindentifikasikan kebutuhan Palestina. Misalnya, tata pemerintahan yang baik, demokratisasi, dan peningkatan kemampuan Palestina mengelola birokrasi.

“Nanti bentuk bantuan itu bisa melalui pelatihan dan bantuan baik proyek atau pun pendidikan dan pelatihan. Dalam praktiknya nanti, ada sebuah negara yang berkontribusi merancang program, kemudian negara lain yang memiliki sumber daya lebih dan tak merancang program, bisa mendanai pelaksanaan program tersebut. Bisa juga ada negara yang melakukan kedua hal itu, ” jelasnya.

Lebih lanjut Imron, dengan bantuan pembangunan kapasitas itu maka pada saat Palestina merdeka, mereka sudah memiliki infrastruktur dan sumber daya untuk menjalankan adiministrasi pemerintahan sendiri.

“Kemampuan administrasi pemerintahan Palestina saat ini masih terbatas. Sebagian besar energi mereka sekarang ini difokuskan pada kegiatan untuk berhadapan dengan Israel, ” ujarnya.

Oleh karena itu, Ia menambahkan, setelah negara peserta menandatangani komunike, mereka terikat oleh komitmen yang dijanjikan. Dan untuk itu, akan dibuat mekanisme kontrol.

Perwakilan Palestina yang diperkirakan akan hadir dalam pertemuan itu, adalah Menteri Luar Negeri, namun apabila nantinya Presiden Mahmud Abbas hadir, menurut Imron, tentunya itu akan menjadi bonus.

Sementara itu, Jubir Deplu, Teuku Faizasyah mengatakan, kehadiran Hamas di konferensi tersebut tergantung pemerintah Palestina.

Konferensi ini rencananya akan dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan akan dipimpin oleh Menlu RI dan Afrika Selatan, selaku ketua bersama New Asia Africa Strategic Partnership. Konferensi akan ditutup Wakil Presiden Jusuf Kalla.(novel)

Revrisond Baswir: Kenaikan BBM Cuma Alasan untuk Ciptakan Liberalisasi Sektor Migas

Kenaikan harga BBM sebenarnya merupakan satu bagian kecil dari upaya liberalisasi sektor migas di negeri ini. Nantinya, Pertamina, perusahaan miyak yang selama ini menjadi pengelola tunggal itu akan bersaing dengan lebih dari 40 perusahaan migas asing yang sudah mengantongi izin untuk membuka 20.000 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh Indonesia, dengan harga standar internasional.

Berikut ini perbincangan dengan Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada Drs. Revrisond Baswir, M.B.A, yang ditemui dalam Seminar Peringatan Hari Lahir Pancasila, di Gedung DPR, Jakarta. Berikut petikannya:

Kenaikan BBM ini kedepannya akan berdampak seperti apa?

Untuk mengetahui dampak kenaikan harga BBM, kita harus tahu persis latar belakang dan motivasi. Kalau menurut pemerintah, latar belakangnya apakah untuk mengoreksi yang tidak tepat sasaran, untuk menghemat konsumsi BBM, termasuk untuk menghindari penyelundupan dan sebagainya. Saya kira itu alasan yang dicari-cari, bukan penjelasan namun justru mengaburkan dari motif sebenarnya. Alasan yang sebenarnya adalah sejak pemerintah menandatanganani LOI 1998 di mana kita tunduk pada IMF untuk melepas harga BBM ke harga internasional. Ini sebenarnya bukan soal kenaikan, tapi soal proses bertahap melepas harga BBM ke harga pasar sesuai garis IMF, dan itu sudah difollow up oleh pemerintah yang sejak 1999 sudah membuat draft UU Migas yang baru, tapi pada waktu itu bentrok dengan Pertamina.

Lalu pada tahun 2000, Amerika masuk lewat USAID menyediakan utang untuk memulai proses liberalisasi sektor migas itu. Salah satu yang dikerjakan USAID dalam rangka liberalisasi itu adalah menyiapkan draft UU yang baru, bekerjasama dengan IDB dan World Bank menyiapkan reformasi sektor energi secara keseluruhan. Dalam UU Migas jelas, pasal 28 ayat 2 UU migas mengatakan harga BBM dilepas ke mekanisme pasar, sudah jelas itu.

Yang jadi masalah kemudian, segera setelah UU Migas keluar, pemerintah segera membuka izin bagi perusahaan-perusahaan asing untuk masuk ke berbagai tahap dalam proses migas di tanah air, mulai dari hulu sampai ke hilir. Dan bahkan mereka mengendalikan izin untuk perusahaan asing untuk membuka SPBU, sampai lebih dari 40 perusahaan yang sudah pegang izin untuk membuka SPBU itu. Masing-masing perusahaan diberi kesempatan membuka sekitar 20.000 SPBU di seluruh Indonesia. Target mereka sebenarnya pada 2005 harga BBM sudah bisa dilepas ke pasar, hanya saja di tengah jalan UU migas dibawa ke Mahmakah Konstitusi (MK) oleh serikat pekerja pertamina, disidangkan di MK. Dan pasal 28 tentang pelepasan harga ke pasar itu dibatalkan MK, karena bertentangan dengan konstitusi. Itu sebenarnya yang menggganjal.

Masalahnya mereka kan tidak mau menyerah, setelah dinyatakan UU itu bertentangan dengan konstitusi, mereka jalan terus dengan istilah baru, dari istilah harga pasar menjadi “harga keekonomian”, itu hanya untuk berkelit saja. Karena harga pasar dilarang MK, maka ganti yang lain, tetapi maksudnya sama.

Isu yang tepat dalam kasus ini adalah liberalisasi sektor migas dan pelepasan harga BBM ke harga pasar. Jadi kalau kita lihat, setelah rencana itu gagal tahun 2005, dan muncul istilah harga keekonomian. Maka kini target pemerintah sesuai dengan apa yang diakatakan oleh Pak Budiono (Menko Perekonomian, dulu), setelah naik pada 24 Mei kemarin, diperkirakan pada September 2008 akan naik lagi secara bertahap, sampai ditargetkan selambat-lambatnya 2009 sudah sesuai dengan harga pasar minyak dunia. Sama dengan patokan di New York, kalau dieceran mencapai Rp 12.000 per liter.

Keuntungan apa yang akan diambil dari kebijakan melepas harga BBM ke pasar?

Bukan itu isunya. Isunya hanya dengan melepas harga BBM ke pasar, hanya dengan cara itu SPBU-SPBU asing itu mau beroperasi di sini. Kalau harga bersubsidi bagaimana SPBU asing bisa beroperasi dan bersaing dengan Pertamina, ini masalahnya. Masalahnya soal menangkap peluang investasi. Ada perusahaan asing ingin membuka SPBU asing, berarti SPBU asing ini mau melakukan investasi, tetapi SPBU asing hanya bisa jualan BBM, kalau BBM-nya sesuai dengan harga pasar. Jadi masalah ini saja, soal pasar. Pengakhiran monopoli Pertamina, pembukaan peluang bagi asing untuk berbisnis eceran BBM, dan seterusnya.

Seperti sekarang ini Petronas dan Shell sudah membuka SPBU-nya?

Makanya akibat kenaikan BBM tahun 2005, Shell buka, Petronas juga buka. Tapi apakah masuk akal kalau orang membuka SPBU itu hanya Jabotabek saja, gak mungkinkan, izin yang mereka peroleh, mereka boleh buka 20.000 SPBU di seluruh Indonesia, nah ada 40 perusahaan lebih yang punya izin. Bisa dibayangkan, berapa banyak SPBU yang akan berdiri, dan bukan hanya Jabodetabek, tapi juga seluruh Indonesia.

Pertamina sendirisudah memperkirakan hanya akan mampu menjual maksimal 50 persen saja, 50 persennya akan diambil oleh SPBU-SPBU asing itu. Nah kalau 2009 dilepas ke pasar, rencana terakhir pemerintah adalah bahwa sektor swasta bisa masuk ke bisnis eceran migas dilakukan secara penuh baru pada tahun 2010. Jadi bukan masalah BBM naik, kemiskinan, BLT, bukan isu itu, tapi mereka menganggap ini hanya dampak saja. Lalu kemudian bagaimana dampak itu diperlunak. Tetap saja mereka akan jalan terus dengan agendanya, bagaimana membuat sektor migas hingga terpenuhi sesuai harga pasar.

Saya kira isu lifting tidak relevan, karena ini isunya bukan naiknya berapa persen, bukan itu. Isunya adalah soal melepas harga itu, jadi pemerintah ingin lepas tangan dari urusan harga BBM. Dia gak mau mengatur mau naik, mau gak naik, dia mau lepaskan, jadi isu lifting menjadi tidak penting. Apalagi kalau SPBU beroperasi di sini, gak penting lagi, sumber migasnya darimana, mau impor 100 persen, ya boleh. Itu dia, justru itu malah mengaburkan masalah dari pokok masalah kita.

Masalah ini sekarang sudah mulai masuk ke ranah politik, ada wacana mengimpeach Presiden. Bagaimana ini?

Soal pemakzulan Presiden, kalau kita bicara UU migas, kemudian UU Kelistrikan, kemudian UU APBN, yang terkait dengan subsidi dan lain-lain itu kan atas persetujuan DPR, jadi proses liberalisasi ini juga berlangsung atas persetujuan DPR. Kalau akan dimakzulkan bukan saja Presiden, tapi juga DPR-nya juga dimakzulkan.

Dan itu terbukti di MK, jadi yang melanggar konstitusi bukan hanya pemerintah, tapi juga DPR. Inilah yang menjadi problem sekarang, jadi secara politik masalah ini sangat kompleks, karena belum ada aturan, bagaimana apabila pelanggaran konstitusi dilakukan Presiden dan DPR. Nah ini tidak ada UU-nya, saya sudah menanyakan hal ini kepada hakim agung, celakanya pelanggaran konstitusi ini tidak hanya sekali. UU Listrik batal demi hukum, karena melanggar konstitusi, UU Migas pasal mengenai harga pasar batal karena melanggar konstitusi, UU Penanaman Modal pasal mengenai Hak Guna Usaha karena melanggar konstitusi, UU APBN tiga tahun berturut-turut melanggar konstitusi, ini masalah kita.

Akar permasalah dari kebijakan melepas BBM ke harga pasar?

Masalahnya adalah apa yang disebut dengan Neokolonialisme dan Neoliberalisme.

Solusinya bagaimana?

Solusinya, kita harus memperteguh kembali komitmen sebagai bangsa terhadap cita-cita proklamasi dan amanat konstitusi, ini harus ditegakan kembali. Setelah ini baru mengoreksi semua penyimpangan-penyimpangan, apakah itu kebijakan, peraturan pemerintah, UU, semua itu harus ditertibkan kembali. Karena menurut perkiraan Ketua Mahmakah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, 27 persen UU melanggar konstitusi, harus dibereskan dulu. Dari situ baru kita lihat dampak turunannya apakah kepada kontrak bagi hasil, harga BBM, harga listrik, dan lain-lain. (novel)

PCATI: Israel Bersikap Masa Bodoh Tentaranya Siksa Warga Palestina

Public Committee Against Torture in Israel (PCATI), organisasi pemantau hak asasi manusia di Israel dalam laporan terbarunya menyatakan bahwa menyiksa warga Palestina, termasuk anak-anak yang berada dalam penjara-penjara Israel sudah menjadi kegiatan rutin tentara-tentara Zionis.

Aktivitas penyiksaan itu, tulis PCATI sudah menjadi rahasia umum tapi pihak militer maupun hirarki politik rezim Zionis bersikap masa bodoh dan tidak peduli dengan tindak kekerasan yang dilakukan tentaranya.

“Perlakuan kejam itu terjadi di berbagai tempat-biasanya beberapa saat setelah penangkapan, seperti di dalam kendaraan yang membawa para tahanan dan selama penahanan di kamp-kamp militer Israel setelah mereka dipindahkan untuk menjalani interogasi.” kata PCATI dalam laporannya yang dirilis Minggu (22/6).

Disebutkan pula, saat melakukan penyiksaan tentara-tentara Israel juga kerap melibatkan anjing-anjing tentara saat melakukan operasi penangkapan, atau memasukkan anjing-anjing itu ke dalam kendaraan yang membawa para tahanan.

Dalam laporan bertajuk “No Defense: Soldier Violence against Palestinian Detainees” PCATI membeberkan sekitar 90 kasus penyiksaan yang dilakukan tentara-tentara Zionis terhadap warga Palestina dalam penjara-penjara Israel, selama kurun waktu bulan Juni 2006 sampai bulan Oktober 2007.

“Dalam beberapa kesempatan, para tahanan warga Palestina itu mengalami perlakuan yang sangat buruk sehingga menyebabkan luka yang serius. Pada kesempatan lain, penyiksaan dilakukan sebagai kegiatan yang rutin seperti pemukulan, pelecehan terhadap martabat para tahanan dan tindakan penyiksaan lainnya, ” tulis PCATI.

Menurut PCATI, anak-anak Palestina di penjara-penjara Israel yang seharusnya diberikan perlindungan berdasarkan hukum di Israel dan hukum internasional, juga menjadi korban penyiksaan dan pelecehan tentara-tentara Zionis itu.

PCATI membuat laporan tersebut berdasarkan pengakuan para tahanan, tentara dan komandan-komandan pasukan Israel. Dan sejauh ini, militer Israel maupun para pejabat pemerintahan rezim Zionis tidak peduli dengan segala tindakan kekerasan tersebut.

“Angkatan Bersenjata Israel tidak memiliki panduan yang mengatur tentang perlakukan terhadap warga Palestina, di jeda waktu antara penangkapan dan penempatan mereka di penjara serta pada saat interogasi, ” masih kata PCATI.

Saat ini terdapat hampir 11 ribu warga Palestina di penjara-penjara Israel, 126 di antaranya kaum perempuan dan 450 orang anak-anak. Mereka ditangkap dengan alasan yang tidak jelas dan tanpa proses hukum. (ln/iol)