Aset Ekonomi Al-Ikhwan Al-Muslimun Dibekukan di Mesir

Jamaah Al-Ikhwan Al-Muslimun Mesir mengumumkan sejumlah asset milik anggotanya disegel oleh pemerintah Mesir. Selain itu, dinyatakan pula 25 orang yang terlibat dalam pengelolaan yayasan mereka ditangkap. Inilah fase mihnah (ujian) baru yang tengah dialami anggota gerakan Islam terluas di dunia itu.

Dalam pernyataan sikapnya, Al-Ikhwan menyatakan bahwa sejumlah polisi Mesir telah menyegel sejumlah kantor percetakan dan penerbitan Islam di berbagai tempat, antara lain di Al-Haram yang terletak di sisi Barat Kairo dan kota Nashr di sisi Timur Kairo. Masih menurut pernyataan tersebut dituliskan, penggerebekan juga dilakukan di kantor distribusi dan sirkulasi di kota Qalyub utara Kairo. Juga kota Asyir di Timur Laut Kairo.

Situs web Al-Ikhwan menginformasikan aksi penangkapan dan penyegelan juga terjadi di sejumlah lembaga milik individu anggota Al-Ikhwan Al-Muslimun, antara lain sebuah klinik dan apotiknya. Pemiliknya, Dr. Muhammad Hafez, ditangkap. Selain itu, ada 20 orang pekerja yang juga turut diseret ke penjara polisi, tanpa alasan yang jelas. Karena belum tentu para pekerja itu berafiliasi pada Al-Ikhwan. Menurut pernyataan sikap Al-Ikhwan, uang sebesar 165 ribu juneih yang setara dengan 28 ribu dolar, hilang dari kantor tersebut setelah penggerebekan.

Menurut pimpinan Al-Ikhwan, Jamal Nashar dalam keterangannya pada Reuters, penutupan yayasan dan semua aset ekonomi milik Al-Ikhwan itu merupakan tekanan keamanan yang baru atas Al-Ikhwan. “Ini adalah aksi yang tak mungkin ditolerir. Saya menduga aksi ini merupakan surat tekanan dari pemerintah kepada Al-Ikhwan agar mereka menyetop aksi-aksi menuntut reformasi yang selama ini mereka dengungkan.” Tapi dengan tegas ia mengatakan, “Tekanan seperti ini takkan menghentikan kami untuk tetap menyerukan tuntutan perbaikan pemerintahan dan perang terhadap korupsi dan sikap otoriter pemerintah.”

Sementara itu, pemerintah mengatakan bahwa akan terus melakukan upaya perbaikan demokratisasi meliputi revisi undang undang Mesir pada tahun depan. Tapi kalangan oposisi menanggapi hal intu dengan mengatakan bahwa ruang perbaikan dan reformasi versi pemerintah tidak lain hanya untuk lebih menguatkan hegemoni Partai Nasional Demokratik yang saat ini memimpin Mesir.

Sejumlah kader independen Al-Ikhwan dalam pemilu lalu memenangkan 88 kursi parlemen dari total 454 kursi yang ada di parlemen Mesir. Sejak pekan lalu, keamanan Mesir juga telah menangkap sejumlah pimpinan Al-Ikhwan yang jumlahnya tak kurang dari 139 orang. Aksi penangkapan itu terjadi begitu saja setelah ada blow-up demonstrasi yang digelar mahasiswa Al-Ikhwan di Universitas Al-Azhar. (na-str/iol)

AS akan Lebarkan Sayap Kekuatan Militernya ke Benua Afrika

Amerika Serika (AS) sepertinya tidak mau belajar dari kegagalan militernya di Irak dan Afghanistan. Pentagon malah berencana membentuk sebuah komando militer khusus untuk wilayah Afrika.

Sejumlah sumber dari kalangan pemerintahan AS mengungkapkan, Pentagon akan membuka sejumlah markas besar militernya di kawasan Afrika dengan dalih untuk operasi anti-terorisme dan bantuan kemanusiaan.

Komando militer itu akan diberi nama US Africa Command atau Africom. Menurut para penasehat di Gedung Putih dan Departemen Pertahanan AS, Africom ini akan mengatur strategi pembangunan dan operasi militer di seluruh kawasan benua Afrika-yang menurut AS menghadapi banyak masalah terkait bencana alam, perang saudara, penyakit kronis dan meningkatnya kehadiran kalangan Islam radikal. Persoalan-persoalan itu dinilai telah membuat sejumlah negara menjadi tidak stabil dan menimbulkan ancaman bagi keamanan global. Proposal pembentukan Africom ini kemungkinan akan mendapat persetujuan Gedung Putih dalam beberapa hari ini.

Analis wilayah Afrika dari Brooking Institution, Susan Rice menilai rencana AS itu terlambat. Ia merujuk krisis yang terjadi di Somalia yang kini dikuasai kalangan yang oleh Rice disebut Islam militan yang beraliansi dengan Al-Qaidah, serta krisis di Sudan di mana menurut perkiraan PBB telah menyebabkan sekitar 400 ribu orang tewas akibat pembersihan etnis di wilayah Darfur.

Senator dari Partai Republik untuk wilayah California Ed Royce yang juga anggota sub komite Kongres untuk kebijakan wilayah Afrika mendukung rencana pembentukan Africom.

“Kebutuhan untuk meningkatkan strategi di Afrika sudah jelas,” kata Royce.

Saat ini, Pentagon memiliki lima pos komando militer diseluruh dunia. Afrika selama ini tanggung jawabnya ditanggung bersama oleh komando untuk wilayah Eropa, Timur Tengah dan Asia.

Pentagon menyatakan, Africom akan berbeda dari pos-pos komando AS yang sudah ada, karena Afrika dari sisi militer, tidak menjadi ancaman langsung bagi AS. Operasional Africom akan difokuskan pada persiapan pasukan yang akan diterjunkan pada pertempuran-pertempuran besar saja di wilayah Afrika.

Selain itu, Africom juga akan memberikan program pelatihan militer lokal untuk membantu pemerintahan setempat menjaga keamanan perbatasan dan melakukan penjagaan jika terjadi krisis seperti yang dialami Darfur serta membantu mengatasi penyebaran wabah penyakit seperti malaria dan HIV AIDS. (ln/IHT)

Kapanpun Pemilu Digelar, Intelijen Israel Ragukan Kemenangan Fatah

COMES: Kepala Dinas Intelijen Israel, Yuval Diskin memprediksi gerakan Fatah akan mengalami kekalahan telak bila dilakukan pemilu awal sekalipun menghadapo gerakan Hamas, yang telah memenangi secara telah dalam pemilu 11 bulan lalu.

Hal tersebut ditegaskan Diskin dalam sidang kabinet mingguan pemerintah Israel, Ahad (24/12). Diskin mengatakan, kesempatan gerakan Fatah untuk menang dalam pemilu mendatang bernilai nol. Dia mengisyaratkan bahwa Fatah kini melewati masa perpecahan dan degradesi. Sementara gerakan Hamas, tegas Diskin, mengalami hal yang sebaliknya dan masih sangat kuat.

Dalam laporan yang disampaikan kepada pemerintah Israel, Diskin mengisyaratkan adanya upaya yang dilakukan mantan kepala dinas keamanan Palestina Muhammad Dahlan untuk merekonstruksi struktur gerakan Fatah. Namun dalam waktu yangs ama dia menegaskan bahwa Fatah terus mengalami perpecahan dan degradesi.

Sementara gerakan Hamas, menurut Diskin masih tetap tenang dan tidak mengalami ketegangan di dalam. Meski ada pihak-pihak Palestina untuk melakukan upaya-upaya sebaliknya.

Laporan intelijen Israel ini mengingatkan adanya upaya-upaya pihak Mesir mendekati pemerintah Palestina (Hamas). Dia menuduh pihak Kairo punya perhitungan dari hasil pemilu awal (dipercepat), yang diprediksi Hamas akan menang besar, bukan saja akan menguasai pemerintahan namun juga kepresidenan. (seto)

Media Israel: 5 Ribu Pucuk Senjata untuk Pasukan Abbas

COMES: Harian terkemuka Israel berbahasa Ibrani, Yedeot Aharonot edisi Ahad (24/12) menyebutkan pihak Mesir dan Yordania akan mengirim senjata otomatis dan amunisi untuk pasukan keamanan di bawah Presiden Mahmud Abbas dalam jumlah besar, “sebagai bagian untuk mendukung kudeta militer terhadap pemerintahan Hamas.”

Menurut harian Aharonot, pihak Mesir mengirim 1900 pucuk senjata Klashnikov dan sekitar 2 juta amunisi untuk pasukan kepresidenan. Pasukan kepresidenan sendiri jumlahnya sudah ditambah guna memperkuat pasukan yang loyal kepada Abbas. Menurut Aharonot, “Abbas bersusaha menambah jumlah pasukan kepresidenan di Jalur Gaza dari 7 ribu menjadi 10 ribu personel, agar dapat mengimbangi kekuatan militer Hamas di Jalur Gaza.”

Harian Israel ini menambahkan, upaya untuk memperkuat pasukan kepresidenan ini juga dilakukan dengan mendatangkan 1000 “pasukan Badar”, yang loyal kepada Abbas, dari Yordania. Aharonot mengungkapkan, pemerintah Israel telah menyetujui agar Yordania mengirim 3 pucuk senjata untuk pasukan loyalis Abbas di Tepi Barat.

Selain pengiriman senjata dari Mesir dan Yordania, ungkap Aharonot, pihak intelijen Israel juga memberikan rekomendasi memperkuat Abbas dari sisi dana, dengan menstransfer sebagian dana ini kepada pasukan yang loyak pepadanya untuk membeli logistic yang diperlukan. Hal ini dikaitkan dengan pernyataan Olmert yang mentransfer 100 juta dolar kepada kepresidenan.

Terkait dengan ini, sumber-sumber Israel yang mengikuti pertemuan antara Abbas dan Olmert mengatakan adanya kesepakatan dari pihak Israel untuk memasukan “pasukan Badar” dari Yordania dan pengiriman senjata dari Mesir untuk pasukan kepresidenan, guna mendukung posisi Abbas, khususnya untuk menghadapi gerakan Hamas. (seto)

Haaretz : Dunia Arab Dukung Sikap Hamas

COMES-Harian Israel Haaretz yang terbit kemarin (Kamis 21/12) mengungkapkan, sikap Hamas yang menolak ajakan Abbas untuk melakukan percepatan pemilu parlemen dan presiden mendapat dukungan dari Negara-negara tetangga terutama, Yordania, Mesir dan Saudi Arabia.

Harian tersebut mengungkapkan Yordania mangkhawatirkan timbulnya pergolakan dan kekacauan keamanan yang akan merembet dari Jalur Gaza ke Tepi Barat lalu menembus wilayah Yordania yang dihuni sejumlah besar warga Palestina. Oleh karena itu, Raja Abdullah II mengajak perdana menteri Ismael Haneya dan presiden Mahmud Abbas untuk berkunjung ke Amman, ibu kota Yordania gun membahas hal tersebut.

Sementara itu, Mesir dan Saudi Arabia menyangsikan kemenangan Fatah, jika percepatan pemilu jadi digelar. Justru kedua Negara ini memperkirakan, Fatah akan mengalami kerugian, bukan saja di tingkat parlemen atau perdana menteri bahkan ia akan kehilangan kursi kepresidenan.

Maka tak heran bila ketiga negera tadi mendukung sikap Hamas yanh mempunyai peluang besar dalam pemilu nanti.

Haaretz mengklaim, sikap Hamas tersebut bertumpu pada kemungkinan penolakan sejumlah Negara Arab yang berakibat pada sangsi yang akan diterapkan terhadap pihak kepresidenan.

Menurut harian ini, Hamas punya dua bargaining potition terhadap Israel maupun gerakan Fatah. Salah satunya berkaitan dengan gencatan senjata yang dikuasai kelompok Hamas, ungkapnya. Sedangkan yang lainya berkaitan dengan transaksi pertukaran tawanan, menyangkut pembebasan serdadu Israel, Gilad Shalet. Dan posisi ini juga dipegang Hamas, Fatah tidak punya kewenangan apaun untuk memutusan masalah ini.  

Dengan demikian posisi Hamas semakin kuat dalam transaksi politik mapun perlawanan terhadap Israel. (pi/asy)

Lontarkan Pernyataan Provokatif soal Muslim, Anggota Kongres AS Menuai Kecaman

Meski mengaku sebagai negara paling demokratis dan menghormati hak asasi manusia, pada kenyataannya masih banyak pejabat AS yang kerap melontarkan pernyataan yang tidak demokratis, bahkan terkesan paranoid, khususnya terkait dengan Islam dan umat Islam.Baru-baru ini, seorang anggota legislatif AS, Virgil Goode mengatakan bahwa terpilihnya Keith Ellison, warga Muslim pertama AS yang berhasil menjadi anggota senat, membahayakan “nilai-nilai dan keyakinan tradisional AS.” Pernyataan itu disampaikan dalam surat Goode kepada seorang rekannya.

Council on American-Islamic Relations (CAIR) menilai pernyataan itu merupakan sikap tidak toleran yang seharusnya tidak ditunjukkan oleh orang yang sudah terpilih sebagai perwakilan publik. Dalam pernyataan resminya, Direktur Legislasi Nasional CAIR, Corey Saylor mengatakan, tidak ada alasan yang bisa diterima atas pernyataan tersebut.

“Perwakilan dari Minnesota yang kebetulan seorang Muslim dipilih oleh para pemilih di distrik tersebut. Jika warga Amerika sadar dan tidak mengadopsi sikap Goode terhadap masalah imigrasi, rasanya akan lebih banyak lagi warga Muslim yang akan terpilih dan meminta agar Al-Quran digunakan dalam acara pengambilan sumpah,” kata Saylor.

Saylor menyatakan hal itu, karena Goode adalah orang yang menginginkan untuk menghentikan secara total masuknya imigran ilegal dan mengurangi masuknya imigran legal ke AS.

“Saya takut di abad mendatang kita akan memiliki lebih banyak lagi warga Muslim di AS, jika kita tidak memberlakukan kebijakan imigrasi yang ketat. Saya meyakini sangat penting untuk menjaga nilai-nilai dan keyakinan tradisional di AS dan mencegah agar sumber-sumber daya kita tidak tenggelam,” tukas Goode.

Saat ini ada sekitar enam sampai tujuh juta warga Muslim di AS, atau kurang dari 3 persen dari 300 juta jumlah total penduduk AS.

Sebelum Goode, pejabat AS lainnya, anggota United States Holocaust Memorial Council, Dennis Prager, menyebut keinginan Ellison agar disumpah dengan Al-Quran dalam acara pelantikannya sebagai anggota senat, sebagai tindakan yang “merongrong peradaban AS.”

Kecaman untuk Goode

Bukan hanya dari CAIR, kecaman terhadap pernyataan Goode juga datang dari kalangan anggota legislatif lainnya antara lain dari calon juru bicara dewan legislatif, Nancy Pelosi yang menyebut pernyataan Goode “tidak layak.”

Anggota legislatif lainnya, Bill Pascell Jr dalam suratnya pada Goode menyatakan kecewa termasuk pada surat yang ditulis oleh konstituen Goode yang memberikan komentar miring soal keingginan Ellison disumpah dengan Al-Quran.

Pascell mengatakan, konstitusi AS melarang menyinggung hal-hal yang berbau agama di antara anggota Kongres. Penggunaan Injil atau Al-Quran hanya dilakukan dalam event-event bersifat terbatas yang dilakukan setelah anggota legislatif secara resmi diambil sumpahnya.

“Keith Ellison adalah contoh warga Muslim AS yang paling baik dan dia tidak perlu menjawab pada anda, pada saya atau siapapun terkait dengan keyakinannya,” kata Pascell.

Ia meminta Goode untuk merangkul warga Muslim di Virginia-daerah pemilihannya- dan belajar untuk “membuang jauh-jauh pandangan-pandangan yang salah daripada mencuatkannya ke permukaan.”

Komentar Keith Ellison

“Saya bukan ulama, saya seorang politisi dan saya melakukan apa yang dilakukan oleh seorang politisi, yaitu mengesahkan undang-undang untuk membantu bangsa ini,” kata Ellison mengomentari pernyataan-pernyataan miring terhadap dirinya.

Ia mengatakan, pernyataan Goode sepertinya menjadi informasi yang buruk tentang asal-usulnya dan terhadap perlindungan atas kebebasan beragama yang diatur dalam konstitusi Amerika.

“Saya bukan imigran. Saya adalah orang Amerika-Afrika,” tegas Ellison. Ia menyatakan, nenek moyangnya sudah tinggal di AS sejak 1742.

“Saya menunggu untuk bersahabat dengan Goode, atau paling tidak lebih mengenalnya,” sambung Ellison yang sejak terpilih menjadi anggota senat sering menerima pesan dan telepon berisi ancaman akan dibunuh.

“Saya akan menunjukkan padanya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Faktanya, ada banyak keyakinan yang berbeda-beda, banyak warna yang berbeda dan banyak budaya yang berbeda di AS, menjadi kekuatan yang hebat,” tegas Ellison lagi.

Sementara CAIR menyerukan agar Goode minta maaf atas pernyataannya yang provokatif tentang Ellison. (ln/iol)

Hari Ibu ke-78, Ribuan Muslimah Menentang Penghancuran Keluarga oleh Pemikiran Barat

“Wahai Muslimah Anda Adalah Ibu, Generasi Ditanganmu, Nasib Generasi Dipertaruhkan”, itulah salah satu cuplikan kalimat yang terdapat dalam baliho besar yang dipasang didepan Kantor Perwakilan PBB, Jakarta Pusat. Diusung oleh sekitar 1.000 orang perempuan dari Hizbut Tahrir Indonesia, yang tergabung sebagai peserta aksi “Muslimah Menentang Penghancuran Keluarga.”
Aksi long march mulai dari Bunderan Hotel Indonesia, Kantor Perwakilan PBB, dan berakhir di Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, dilakukan dalam rangka memperingati hari Ibu Ke-78.

Salah satu Ketua DPD HTI Qotrun Nada menegaskan, kedudukan ibu dalam keluarga memegang peranan yang sangat penting, namun kedudukan itu tengah terancam dengan berbagai upaya dari segelintir kelompok yang secara sistematis mengatasnamakan kesetaraan dan keadilan gender untuk mendorong perempuan menjauh dari peranan utamanya.

“Liberalisasi keluarga, mendorong perempuan disektor publik menjauhkan perannya sebagai ibu (ummu) dan pengatur rumah tangga (rabbatul bayt),” ujarnya disela-sela aksi, di Depan Kantor Perwakilan PBB, Jl MH. Thamrin, Jakarta, Jum’at (22/12).

Menurutnya, liberalisasi keluarga dianggap sebagai alat penghancur, sebab dalam penerapannya anak bebas memilih kepada siapa mereka harus patuh, dan isteri tidak harus mematuhi perintah suami. Ini sangat berbahaya, karena hakekatnya Islam tidak mengajarkan demikian.

Ia berharap, para pemimpin negara dapat membuka hatinya dan mendengar apa yang disuarakan oleh kelompok Muslimah, sehingga generasi bangsa dapat terselamatkan dari pola pemikiran Barat yang menyesatkan.

Dalam aksi itu, mereka juga membawa anak balita dan bayi yang masih digendong. Mereka juga membawa spanduk dan poster di antaranya bertuliskan, Rumahku Surgaku, Suamiku Pemimpinku, Aku Jadi Ratu, Ibu dan Guru Bagi Anak-anakku; Poligami Halal, Bukan Kriminal- Perselingkuhan Haram, Tindakan Kriminal; Larangan Poligami=Dukung Seks Bebas.

Aksi itu mendapat pengawalan ketat dari puluhan aparat kepolisian dari Polres Jakarta Pusat, yang disebarkan pada tiga titik dan setiap persimpangan jalan. Aksi tidak menyebabkan lalu lintas terhambat, karena mengambil jalur lambat. Dan rencananya aksi akan diakhiri dengan mengirimkan perwakilan 10 orang delegasi untuk menyampaikan pernyataan sikapnya kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.(novel)

Penayangan Koruptor di TV Dinilai tak Efektif Berantas Korupsi

Mantan Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Soedjono mengatakan, selama dua tahun pemerintahan SBY-JK, kinerja Jaksa Agung Abdurrahman Saleh dalam pemberantasan korupsi masih lemah. Salah satunya soal penangkapan para koruptor yang membawa kabur uang ratusan triliunan rupiah ke luar negeri.

Menurutnya, pihak kejaksaan tak ada political will untuk menangkap para koruptor yang kabur ke luar negeri. Pihak kejaksaan, hanya bisa menayangkan wajah para koruptor di televisi saja. “Justru saya menilai penayangan wajah para koruptor tersebut tidak efektif. Apa tidak ada cara lainya, misalnya melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian atau interpol untuk menangkap para koruptor tersebut. Daripada ditayangkan, yang menghabis-habiskan uang saja, lebih baik kejaksaan bekerja dengan sungguh-sungguh,” tukas Soedjono yang kini menjadi Ketua Badan Kehormatan Ikadin, pada pers, Jumat (22/12).

Penayangan para koruptor di televisi, katanya, menunjukkan adanya keputusasaan dari pihak kejaksaan dalam menangkap para penilep uang rakyat. “Karena tidak dapat mereka (para koruptor), ya akhirnya kejaksaan menayangkannya di televisi. Ini kan putus asa namanya. Kalau ada kemauan keras dari kejaksaan (untuk menangkap koruptor) saya yakin pasti ada jalannya,” kritik dia.

Karena itu, pihaknya menyesalkan sikap Jaksa Agung yang terlambat dalam mengantisipasi kaburnya para koruptor itu. “Kenapa kok kejaksaan terlambat mengambil langkah? Kenapa sebelum para koruptor kabur atau saat diadili tidak dicekal dulu? Inikan kesalahan besar,” katanya.

Soedjono juga mempertanyakan dasar yang melatarbelakangi kejaksaan menayangkan wajah para koruptor itu. “Saya tidak tahu apa dasarnya. Mungkin saja, kebijakan ini karena kejaksaan ingin dianggap masyarakat sudah bekerja maksimal. Atau ada maksud-maksud lain, saya tidak tahu. Yang pasti langkah ini sama sekali tidak efektif,” ujarnya.

Mengenai upaya kejaksaan untuk mengejar harta bekas Dirut Bank Mandiri ICW Neloe yang dikabarkan berada di bank Swiss, menurut Soedjono, upaya tersebut akan sia-sia kalau tidak ada kerjasama yang baik dengan pemerintahan di sana. Pasalnya, katanya, untuk mengambil uang Neloe di Swiss butuh lobi-lobi dan persyaratan-persyaratan yang berat. Selain itu, perlu juga kerjasama dengan interpol. “Tidak bisa ujug-ujug saja ambil uangnya, ya mana mungkin bisa. Yang ada, cuma pulang dengan tangan hampa,” imbuhnya. (dina)

UE, Mesir dan Israel Sepakat Larang Hamas Bawa Dana Tunai Lewat Perbatasan Rafah

Tim pemantau Eropa yang bertanggungjawab di perbatasan Rafah yang memisahkan Gaza dengan wilayah Mesir, bersepakat dengan Israel dan Mesir untuk mencegah masuknya dana-dana tunai bantuan untuk rakyat Palestina yang dibawa oleh Hamas.

Sejumlah diplomat memperkirakan, pemerintahan Hamas berhasil mengumpulkan dana sebesar 80 juta dollar tahun ini, yang akan dibawa masuk ke Palestina melalui perbatasan Rafah. Hamas menyatakan, dana itu akan digunakan untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan Hamas. Sedangkan Israel menuding Hamas telah menggunakan dana bantuan untuk membiayai pasukannya.

Seorang juru bicara European Union Border Assistance Mission mengatakan, pertemuan yang dilakukan pada Rabu (20/12), yang melibatkan Uni Eropa, wakil dari Mesir, wakil dari Palestina-tidak disebutkan siapa namanya- dan Israel menghasilkan kesepakatan untuk melarang menteri-menteri dan pejabat dari Hamas untuk membawa dana tunai masuk ke Palestina.

“Jika mereka membawa uang, uang itu akan disimpan di sebuah bank di Mesir dan tidak boleh melewati Rafah,” kata jubir misi Eropa di perbatasan Rafah, Maria Telleria pada Reuters.

Yang paling gembira dengan adanya kesepakatan itu tentu saja AS, Uni Eropa dan Israel yang selama ini menyebut Hamas sebagai kelompok teroris.

Saeb Erekat, penasehat senior Presiden Palestina Mahmud Abbas membenarkan adanya kesepakatan itu. Ia mengatakan, Presiden Mesir Husni Mubarak sudah menyatakan komitmennya pada Abbas untuk menghentikan dana-dana yang akan dibawa masuk ke Palestina lewat Mesir. Dana-dana itu harus dimasukkan ke bank Mesir.

Bulan ini, PM Palestina Ismail Haniyah berhasil menghimpun dana tunai sebesar 35 juta dollar dari hasil lawatan luar negerinya selama dua minggu lebih, termasuk ke Iran. Ketika akan kembali ke Palestina, rombongan Haniyah dilarang melintasi perbatasan Gaza dan dipaksa untuk memasukkan dana tersebut ke sebuah bank di Mesir. (ln/Reuters)

Israel Bantai Dua Kader Brigade Al Quds di Jenin

Serdadu Israel kembali membantai Rabu pagi ini (20/12) dua kader Brigade Al Quds, sayap militer gerakan Jihad Islami di baldah Silah barat Jenin utara Tepi Barat setelah serdadu Israel mengepung sebuah rumah kosong di baldah tersebut sejak pagi dini hari.

Sumber local menyebutkan, sekitar 20 mobil militer Israel didukung dengan buldoser menyerang baldah Silah pagi dini hari ini dan mengepung sebuah rumah kosong yang digunakan persembunyian dua kader Brigade Al Quds.

Saksi mata menyebutkan, pasukan Israel menyerang mereka berdua dengan bom dan senapan bertubi-tubi sehingga sebagian besar rumah itu rusak. Aksi Israel ini mendapatkan serangan balik dari para pejuang perlawanan. Namun dua kader trsebut, Shalah Shawafithah dari Thubas dan Husam Isah dari Sanur meninggal syahid. Sementara seorang bocah Palestina yang berada di daerah tersebut saat kejadian mengalami luka-luka di bagian kepalanya. (atb)