Desmond Tutu: Sikap Diam Dunia terhadap Kondisi Ghaza Memalukan

Uskup Desmond Tutu menuding dunia internasional ikut berperan dalam memburuknya kondisi kemanusiaan di Ghaza. Ia mendesak Israel untuk membuka semua blokade di Jalur Ghaza dan menyerukan dunia internasional untuk mengakhiri boikot ekonomi terhadap warga Palestina di Ghaza.

“Pesan saya pada masyarakat internasional adalah, bahwa sikap diam kita terutama terhadap situasi di Ghaza sangat memalukan kita semua, ” kata Tutu dalam keterangan pers mengakhiri kunjungan tiga harinya ke Jalur Ghaza memimpin tim pencari fakta PBB.

Tutu menyatakan sangat syok melihat bagaimana wilayah Jalur Ghaza yang berpenduduk 1, 6 juta jiwa menjadi terisolasi dan dalam kondisi mengerikan karena ketiadaan bahan bakar dan barang-barang kebutuhan dasar warga akibat blokade Israel.

“Tidak ada orang di jalan-jalan. Kami sangat terpukul, melihat situasi di mana tidak terdengar suara anak-anak yang sedang bermain atau melambaikan tangan pada kami seperti di negara-negara lain, ” kata aktivis anti-apartheid yang pernah menerima hadiah Nobel ini.

“Ghaza memerlukan komitmen dari dunia luar, terutama para juru damai, ” sambung Tutu.

Sejak Hamas menguasai Ghaza, Israel menutup semua perbatasan, menghentikan pasokan bahan bakar dan suplai makanan ke Jalur Ghaza. Sementara negara-negara Barat di bawah komando AS menghentikan bantuan ekonomi pada Palestina ketika Hamas memenangkan pemilu demokratis di Palestina.

Mengakhiri tugasnya di Ghaza, Tutu juga melontarkan kecaman atas tindakan Israel yang membunuh 19 warga sipil Palestina dalam peristiwa pengeboman di Beit Hanun, utara Ghaza pada tahun 2006. Tutu dan timnya akan menyerahkan hasil temuannya di Ghaza pada Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa. Ia berharap hasil temuan itu akan membantu untuk mencari jalan guna lebih melindungi rakyat Palestina dari serangan-serangan brutal pasukan Zionis Israel.

Profesor asal Inggris Christine Chinkin yang menyertai tim Tutu mengatakan, pihaknya melihat ada bukti setidaknya atas kemungkinan terjadinya kejahatan perang yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina. “Perlu adanya investigasi independen lebih lanjut, ” kata Chimkin.

Sementara pihak Zionis Israel, setelah mengumumkan hasil penyelidikan internalnya bulan Februari lalu menyatakan tidak akan melakukan tuntutan hukum terhadap tentara-tentaranya yang terlibat dalam serangan ke Beit Hanun itu. (ln/iol)

Kampanye Eropa Tuduh Israel Lakukan Pembantaian Masal

Brussels   – infopalestina; -Kampanye Eropa untuk Hentikan Blokade Gaza menuduh pemerintah Zionis Israel melakukan pembantaian masal terhadap 1,5 juta warga yang tinggal di Jalur Gaza. Pembantaian masal ini dilakukan dengan terus memblokade kepada mereka sejak dua tahun terakhir ini. “Blokade ini merupakan blokade paling jahat sepanjang sejarah kemanusiaan,” jelas kelompok ini.

Erfat Madhi, juru bicara aksi kampanye, dalam keterangan pers hari ini, Jum’at (30/5) di Brussels yang foto kopiannya diterima oleh koresponden infopalestina disana, mengatakan;”Kebijakan blokade dan penutupan perlintasan menimbulkan dampak negative kepada rakyat Palestina di Gaza umumnya dan khususnya kepada anak-anak. Juga membuat kondisi kesehatan mereka memburuk, khususnya bagi korban sakit karena kehabisan obat-obatan dan lemahnya pelayanan rumah sakit dalam memberikan pertolongan kepada mereka.”

Madhi menilai apa yang tengah terjadi di tanah Jalur Gaza adalah Nakbah (prahara) dengan segala artinya yang mengancam kehidupan kemanusiaan. “Di saat rakyat Palestina memperingati 60 tahun Nakbah, ada 1,5 juta jiwa di Jalur Gaza hidup dalam nakbah baru. Mereka menghadapi perang pembantaian masal, namun pada saat yang sama perang pembantaian masal ini juga mengancam semua sendi-sendi kehidupan manusia, seperti air, obat-obatan dan makanan hingga bahan bakar serta listrik,” tandas Madhi.
Juru bicara kampanye ini juga menghimbau kepada Mesir segera membuka perlintasan Rafah untuk menyelamatkan penduduk Gaza. Ia juga menyerukan kepada dunia untuk “Menekan pemerintah Israel untuk mengizinkan membuka perlintasan, karena mereka yang menjajah tanah Palestina dan menghentikan pembantaian masal yang diterapkan kepada penduduk Gaza karena melanggar semua hukum internasional.” (AMRais)

Korban Berjatuhan, Blokade Israel Renggut Nyawa 170 Pasien Palestina

Gaza   – Infopalestina: Korban blokade Israel terhadap Jalur Gaza terus berjatuhan. Sebanyak 7 pasien Palestina, 4 di antaranya anak-anak yang masih kecil dan 3 di antaranya adalah bersaudara, meninggal selama kurang dari 48 jam. Angka ini menambah jumlah korban blokade Israel yang sudah berlangsung selama 11 bulan menjadi 170 pasien meninggal karena tidak mendapatkan pengobatan yang layak atau tidak adanya obat-obatan yang dibutuhkan.

Sumber-sumber medis Palestina, Rabu (28/05) menyatakan seorang bocah kecil bernama Saji Alfara meninggal dunia akibat tidak adanya obat karena blokade Israel. Peristiwa ini terjadi hanya dua hari setelah dua saudaranya yang juga masih kecil meninggal dunia, Faiza dan Sujud.

Kedua bocah yang disebut terakhir, yang baru berudia sepekan, meninggal hari Senin (26/05) di rumah sakit Nasher di kota Khan Yunis akibat kekuarangan obat. Sementara itu seorang bayi dan seorang pemuda juga meninggal dunia karena tidak mendapatkan obat-obatan dan dilarang berobat ke luar karena blokade Israel yang diberlakukan zionis Israel terhadap Jalur Gaza.

Sumber-sumber medis Palestina menjelaskan, seorang bayi baru berusia dua bulan bernama Basyir Hamu dan seorang pemuda bernama Jihad Ali berusia 20 tahun (sakit kanker) meninggal dunia karena tidak adanya obat setelah kondisi kesehatan keduanya terus memburuk dan pihak militer Israel melarang berobat ke luar.

Ratusan pasien Palestina yang menderita sakit serius terancam maut karena mereka tidak mendapatkan perawatan yang dibutuhkan sebab tidak adanya obat-obatan yang tersedia di rumah sakit-rumah sakit di Jalur Gaza. Sementara mereka juga tidak bisa berobat ke luar akibat blokade yang diberlakukan militer zionis Israel dan penutupan seluruh perlintasan-perlintasan Jalur Gaza sejak 11 bulan lalu.

Dalam pernyataan pers Senin (26/5), Ketua Komisi Anti Blokade Rami Abduh mengatakan, sebanyak 31 % pasien Palestina di Jalur Gaza tidak bisa berobat ke luar karena alasan keamanan. Di antara mereka adalah pasien di bawah 15 tahun. (seto)

Revrisond Baswir: Kenaikan BBM Cuma Alasan untuk Ciptakan Liberalisasi Sektor Migas

Kenaikan harga BBM sebenarnya merupakan satu bagian kecil dari upaya liberalisasi sektor migas di negeri ini. Nantinya, Pertamina, perusahaan miyak yang selama ini menjadi pengelola tunggal itu akan bersaing dengan lebih dari 40 perusahaan migas asing yang sudah mengantongi izin untuk membuka 20.000 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh Indonesia, dengan harga standar internasional.

Berikut ini perbincangan dengan Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada Drs. Revrisond Baswir, M.B.A, yang ditemui dalam Seminar Peringatan Hari Lahir Pancasila, di Gedung DPR, Jakarta. Berikut petikannya:

Kenaikan BBM ini kedepannya akan berdampak seperti apa?

Untuk mengetahui dampak kenaikan harga BBM, kita harus tahu persis latar belakang dan motivasi. Kalau menurut pemerintah, latar belakangnya apakah untuk mengoreksi yang tidak tepat sasaran, untuk menghemat konsumsi BBM, termasuk untuk menghindari penyelundupan dan sebagainya. Saya kira itu alasan yang dicari-cari, bukan penjelasan namun justru mengaburkan dari motif sebenarnya. Alasan yang sebenarnya adalah sejak pemerintah menandatanganani LOI 1998 di mana kita tunduk pada IMF untuk melepas harga BBM ke harga internasional. Ini sebenarnya bukan soal kenaikan, tapi soal proses bertahap melepas harga BBM ke harga pasar sesuai garis IMF, dan itu sudah difollow up oleh pemerintah yang sejak 1999 sudah membuat draft UU Migas yang baru, tapi pada waktu itu bentrok dengan Pertamina.

Lalu pada tahun 2000, Amerika masuk lewat USAID menyediakan utang untuk memulai proses liberalisasi sektor migas itu. Salah satu yang dikerjakan USAID dalam rangka liberalisasi itu adalah menyiapkan draft UU yang baru, bekerjasama dengan IDB dan World Bank menyiapkan reformasi sektor energi secara keseluruhan. Dalam UU Migas jelas, pasal 28 ayat 2 UU migas mengatakan harga BBM dilepas ke mekanisme pasar, sudah jelas itu.

Yang jadi masalah kemudian, segera setelah UU Migas keluar, pemerintah segera membuka izin bagi perusahaan-perusahaan asing untuk masuk ke berbagai tahap dalam proses migas di tanah air, mulai dari hulu sampai ke hilir. Dan bahkan mereka mengendalikan izin untuk perusahaan asing untuk membuka SPBU, sampai lebih dari 40 perusahaan yang sudah pegang izin untuk membuka SPBU itu. Masing-masing perusahaan diberi kesempatan membuka sekitar 20.000 SPBU di seluruh Indonesia. Target mereka sebenarnya pada 2005 harga BBM sudah bisa dilepas ke pasar, hanya saja di tengah jalan UU migas dibawa ke Mahmakah Konstitusi (MK) oleh serikat pekerja pertamina, disidangkan di MK. Dan pasal 28 tentang pelepasan harga ke pasar itu dibatalkan MK, karena bertentangan dengan konstitusi. Itu sebenarnya yang menggganjal.

Masalahnya mereka kan tidak mau menyerah, setelah dinyatakan UU itu bertentangan dengan konstitusi, mereka jalan terus dengan istilah baru, dari istilah harga pasar menjadi “harga keekonomian”, itu hanya untuk berkelit saja. Karena harga pasar dilarang MK, maka ganti yang lain, tetapi maksudnya sama.

Isu yang tepat dalam kasus ini adalah liberalisasi sektor migas dan pelepasan harga BBM ke harga pasar. Jadi kalau kita lihat, setelah rencana itu gagal tahun 2005, dan muncul istilah harga keekonomian. Maka kini target pemerintah sesuai dengan apa yang diakatakan oleh Pak Budiono (Menko Perekonomian, dulu), setelah naik pada 24 Mei kemarin, diperkirakan pada September 2008 akan naik lagi secara bertahap, sampai ditargetkan selambat-lambatnya 2009 sudah sesuai dengan harga pasar minyak dunia. Sama dengan patokan di New York, kalau dieceran mencapai Rp 12.000 per liter.

Keuntungan apa yang akan diambil dari kebijakan melepas harga BBM ke pasar?

Bukan itu isunya. Isunya hanya dengan melepas harga BBM ke pasar, hanya dengan cara itu SPBU-SPBU asing itu mau beroperasi di sini. Kalau harga bersubsidi bagaimana SPBU asing bisa beroperasi dan bersaing dengan Pertamina, ini masalahnya. Masalahnya soal menangkap peluang investasi. Ada perusahaan asing ingin membuka SPBU asing, berarti SPBU asing ini mau melakukan investasi, tetapi SPBU asing hanya bisa jualan BBM, kalau BBM-nya sesuai dengan harga pasar. Jadi masalah ini saja, soal pasar. Pengakhiran monopoli Pertamina, pembukaan peluang bagi asing untuk berbisnis eceran BBM, dan seterusnya.

Seperti sekarang ini Petronas dan Shell sudah membuka SPBU-nya?

Makanya akibat kenaikan BBM tahun 2005, Shell buka, Petronas juga buka. Tapi apakah masuk akal kalau orang membuka SPBU itu hanya Jabotabek saja, gak mungkinkan, izin yang mereka peroleh, mereka boleh buka 20.000 SPBU di seluruh Indonesia, nah ada 40 perusahaan lebih yang punya izin. Bisa dibayangkan, berapa banyak SPBU yang akan berdiri, dan bukan hanya Jabodetabek, tapi juga seluruh Indonesia.

Pertamina sendirisudah memperkirakan hanya akan mampu menjual maksimal 50 persen saja, 50 persennya akan diambil oleh SPBU-SPBU asing itu. Nah kalau 2009 dilepas ke pasar, rencana terakhir pemerintah adalah bahwa sektor swasta bisa masuk ke bisnis eceran migas dilakukan secara penuh baru pada tahun 2010. Jadi bukan masalah BBM naik, kemiskinan, BLT, bukan isu itu, tapi mereka menganggap ini hanya dampak saja. Lalu kemudian bagaimana dampak itu diperlunak. Tetap saja mereka akan jalan terus dengan agendanya, bagaimana membuat sektor migas hingga terpenuhi sesuai harga pasar.

Saya kira isu lifting tidak relevan, karena ini isunya bukan naiknya berapa persen, bukan itu. Isunya adalah soal melepas harga itu, jadi pemerintah ingin lepas tangan dari urusan harga BBM. Dia gak mau mengatur mau naik, mau gak naik, dia mau lepaskan, jadi isu lifting menjadi tidak penting. Apalagi kalau SPBU beroperasi di sini, gak penting lagi, sumber migasnya darimana, mau impor 100 persen, ya boleh. Itu dia, justru itu malah mengaburkan masalah dari pokok masalah kita.

Masalah ini sekarang sudah mulai masuk ke ranah politik, ada wacana mengimpeach Presiden. Bagaimana ini?

Soal pemakzulan Presiden, kalau kita bicara UU migas, kemudian UU Kelistrikan, kemudian UU APBN, yang terkait dengan subsidi dan lain-lain itu kan atas persetujuan DPR, jadi proses liberalisasi ini juga berlangsung atas persetujuan DPR. Kalau akan dimakzulkan bukan saja Presiden, tapi juga DPR-nya juga dimakzulkan.

Dan itu terbukti di MK, jadi yang melanggar konstitusi bukan hanya pemerintah, tapi juga DPR. Inilah yang menjadi problem sekarang, jadi secara politik masalah ini sangat kompleks, karena belum ada aturan, bagaimana apabila pelanggaran konstitusi dilakukan Presiden dan DPR. Nah ini tidak ada UU-nya, saya sudah menanyakan hal ini kepada hakim agung, celakanya pelanggaran konstitusi ini tidak hanya sekali. UU Listrik batal demi hukum, karena melanggar konstitusi, UU Migas pasal mengenai harga pasar batal karena melanggar konstitusi, UU Penanaman Modal pasal mengenai Hak Guna Usaha karena melanggar konstitusi, UU APBN tiga tahun berturut-turut melanggar konstitusi, ini masalah kita.

Akar permasalah dari kebijakan melepas BBM ke harga pasar?

Masalahnya adalah apa yang disebut dengan Neokolonialisme dan Neoliberalisme.

Solusinya bagaimana?

Solusinya, kita harus memperteguh kembali komitmen sebagai bangsa terhadap cita-cita proklamasi dan amanat konstitusi, ini harus ditegakan kembali. Setelah ini baru mengoreksi semua penyimpangan-penyimpangan, apakah itu kebijakan, peraturan pemerintah, UU, semua itu harus ditertibkan kembali. Karena menurut perkiraan Ketua Mahmakah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, 27 persen UU melanggar konstitusi, harus dibereskan dulu. Dari situ baru kita lihat dampak turunannya apakah kepada kontrak bagi hasil, harga BBM, harga listrik, dan lain-lain. (novel)

Pemerintahan Bush Masih “Memata-Matai” Warga Muslim dan Masjid-Masjid

Warga Muslim AS memprotes sikap pemerintah AS yang masih terus memata-matai aktivitas ibadah di masjid-masjid. Sejumlah organisasi hak sipil di AS, mendesak DPR dan Senat AS untuk melakukan dengar pendapat atas kegiatan “mata-mata” otoritas pemerintah terhadap warga Muslim.

Media massa di Negeri Paman Sam baru-baru ini menurunkan laporan tentang tindakan otoritas negara bagian California yang memantau dengan ketat masjid-masjid yang ada di wilayah itu. Surat kabar Union Tribune yang terbit di San Diago misalnya, dengan mengutip sejumlah arsip-arsip pemerintah dalam laporannya menyebutkan bahwa agen-agen FBI memantau masjid-masjid di kota-kota di San Diego dan Los Angeles termasuk California.

Union Tribune menyebut Islamic Center San Diego sebagai salah satu tempat kegiatan warga Muslim yang diawasi pemerintah. Dikonfirmasi atas berita berita ini, seorang juru bicara FBI menolak berkomentar dan mengatakan bahwa mereka secara berkala sering melakukan dialog dengan warga Muslim dengan menggelar pertemuan-pertemuan bersama warga kota setempat.

Berita bahwa pemerintah AS menerapkan kebijakan “memata-matai” warga Muslim sebenarnya bukan berita baru lagi. Sejak peristiwa serangan 11 September, Presiden George W. Bush memberikan otorisasi kegiatan “mata-mata” itu. Warga Muslim AS sudah lama menyampaikan keluhan atas tindakan FBI yang sering menginterogasi warga Muslim yang datang ke masjid atau mendengarkan ceramah imam-imam masjid.

Tapi laporan-laporan terbaru media massa AS, membuat warga Muslim di California berang. “Kami sudah mendengar tentang berita ini sejak lama, tapi artikel itu memberikan kepastian yang baru pertama kali muncul tentang adanya pemantauan, ” kata Corey Saylor, juru bicara Council on American-Islamic Relation (CAIR) pada The Los Angeles Times edisi Kamis (29/5).

Tindakan otoritas AS yang “memata-matai” masjid-masjid dan aktivitas warga Muslim, mendorong sejumlah organisasi perlindungan hak sipil meminta DPR dan Senat AS agar membahas masalah ini.

American Civil Liberties Union (ACLU) bergabung dengan Islamic Shura Council of Southern California serta CAIR cabang Anaheim dan San Diego sudah mengirimkan surat resmi ke ketua Komite Hukum Senat dan Komite Reformasi Pemerintah DPR AS agar segera mendengar rapat dengar pendapat dengan pemerintah.

Dalam surat itu, mereka mengatakan bahwa rapat dengar pendapat diperlukan mengingat makin meluasnya kegiatan “mata-mata” itu dan untuk memutuskan apakah orang harus dimata-matai karena dia seorang Muslim.

Para pengacara yang aktif di ACLU kerap melakukan kunjungan ke masjid-masjid dan meminta para jamaah masjid untuk tidak memberikan jawaban jika ada agen FBI yang menanyai mereka.

“Banyak kecurigaan yang diarahkan pada komunitas Muslim, ” kata Ramona Ripston, direktur eksekutif ACLU untuk Southern California.

Saat ini ada sekitar enam sampai tujuh juta Muslim di AS. Survei yang dilakukan Pew Research Center dan Pew Forum tahun 2007 lalu menunjukkan adanya kecenderungan meningkatnya sikap negatif terhadap Muslim dan Islam, pengetahuan mayoritas orang Amerika tentang Islam dan Muslim sangat minim. (ln/iol)

Fayyadl Larang Khutbah Imam Masjid Raya

Ramallah – Infopalestina: Sumber-sumber local menyebutkan bahwa menteri wakaf di pemerintah Salam Fayyadl melarang imam masjid terbesar di Ramallah dan Beirah, Syaikh Mu’than (Abu Muadz) untuk berkhutbah di hari-hari Jumat.

Sumber menambahkan, bahwa Mu’than beberapa hari sudah diberi peringatan oleh dinas wakaf di Ramallah agar tidak menyampaikan khutbah di masjid tempatnya menjadi imam sejak 14 tahun lalu.

Keputusan ini ditandatangani oleh menteri wakaf Jamal Bawathinah yang memberikan perintah kepada aparat keamanan Palestina agar mencegahnya untuk khutbah atau sekedar menjadi konsultan agama di Ramallah.

Mu’than adalah salah satu orang yang pernah diasingkan ke Maraj Zuhur dan pernah ditangkap Israel lebih dari sekali. Ia juga ditangkap pada tahun 1990 an oleh aparat keamanan Palestina dan merasakan penyiksaan dengan keras sehingga pernah berdarah-darah. Terutama ia mengalami pendarahan di bagian percernaannya.

Laporan tahunan HAM menyebutkan bahwa pemerintah Fayyadl menghentikan ratusan pegawai di lembaga social milik Otoritas Palestina. Gaji mereka juga distop. Ini jelas merupakan pelanggaran terhadap undang-undang Palestina. (bn-bsyr)

Jimmy Carter: Israel Punya Lebih dari 150 Senjata Nuklir

Mantan Presiden AS Jimmy Carter mengatakan bahwa Israel memiliki sedikitnya 150 senjata berkepala nuklir, namun ia tidak menyebutkan darimana ia mendapatkan informasi itu.

Carter menjadi presiden AS pertama yang secara terbuka mengungkap keberadaan senjata-senjata nuklir milik Israel. Ia melontarkan pernyataan itu menjawab pertanyaan bagaimana seharusnya seorang presiden AS menyikapi ancaman nuklir Iran, dalam festival sastra Hay-on-Wye di Wales, Inggris.

“AS memiliki lebih dari 12 ribu senjata nuklir, bekas negara Uni Sovyet juga memiliki senjata nuklir dengan jumlah yang hampir sama, Inggris Raya dan Perancis punya ratusan dan Israel memiliki lebih dari 150 senjata nuklir, ” kata Carter dalam transkrip pidatonya yang dirilis panitia festival.

Masih kata Carter, “Kita punya barisan persenjataan yang sangat besar… bukan hanya persenjataan yang besar tapi juga roket-roket yang membawa misil-misil dengan kemampuan mencapai target dengan akurat.”

Pada kesempatan itu Carter juga mengatakan bahwa pemerintah AS harus melakukan pembicaraan langsung dengan Iran jika ingin membujuk Negara Para Mullah itu agar mau menghentikan ambisi nuklirnya.

Soal senjata nuklir Israel, sebenarnya sudah sering diungkapkan oleh para pakar yang mengatakan bahwa Israel adalah satu-satunya negara di Timur Tengah yang memiliki kekuatan persenjataan nuklir. Selama ini Israel bersikap ambigu, tidak mengiyakan atau tidak menolak pernyataan-pernyataan itu.

Persenjataan nuklir Israel mulai terungkap ketika seorang mantan teknisi nuklir Israel Mordechai Vanunu, membocorkannya pada media massa. Ia mengatakan bahwa rejim Zionis Israel sudah membuat 100-200 senjata nuklir. Vanunu sendiri harus menjalani 18 tahun penjara di Israel karena dianggap telah membocorkan rahasia nuklir Israel. (ln/aljz)

Dur dan Duka Palestina

Illan Pape, sejarawan Israel, pernah memaparkan bagaimana cara yang dilakukan teroris Zionis-Yahudi untuk mengusir bangsa Palestina dari rumah dan kampung mereka di tahun 1948. Kala itu bangsa Palestina masih mendiami sebagian besar tanah airnya, di saat bersamaan, orang-orang Zionis-Yahudi dari segala penjuru dunia didatangkan oleh komplotan teroris Zionis Internasional ke tanah Palestina untuk mengusir orang-orang Palestina dan mendirikan negara Yahudi di sana.

“Salah satu cara orang-orang Yahudi untuk mengusir rakyat Palestina dari tanah dan kampungnya adalah dengan mengepung desa mereka dari tiga arah. Satu arah dibiarkan terbuka. Setelah dari tiga sisi dikepung, orang-orang Yahudi yang bersenjata itu menembaki orang-orang Palestina, siapa saja. Tujuannya adalah untuk menimbulkan ketakutan sehingga mereka, orang-orang Palestina itu, keluar dari rumah-rumah mereka dan meninggalkan kampung mereka. Cara-cara ini biasa dilakukan pada malam hari tatkala orang-orang Palestina tengah terlelap sehingga ketika mereka berlari meninggalkan rumahnya, mereka tidak membawa bekal apa pun.”

“Setelah desa berhasil dikosongkan, maka orang-orang Yahudi itu saat itu juga menduduki wilayah tersebut dan mengklaim tanah itu sebagai tanah milik orang Yahudi. The Homeland.”

“Selain cara mengepung dari tiga arah, orang-orang Yahudi juga menggunakan cara pengepungan empat arah. Jika cara ini yang dipakai maka yang terjadi adalah pembantaian terhadap seisi desa. Orang-orang Palestina, besar-kecil, tua-muda, dibantai dan dibunuh. Setelah semuanya menemui ajal, maka desa itu pun diduduki oleh orang-orang Yahudi dan diberi nama dengan bahasa Ibrani, ” ujar Pape yang atas kejujurannya ini menuai kecaman dari banyak tokoh Israel dan dianggap sebagai sangat berlebihan.

Di saat-saat itu, ada tiga organisasi teroris Israel yang terkenal yakni Stern, Haganah, dan Irgun. Dengan cara teror, pembantaian, pemerkosaan, kriminal, inilah “negara” Israel didirikan. Dan ironisnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa merestuinya. Padahal, apa yang dilakukan Israel adalah ilegal dan kriminal.

Dur Peringati Berdirinya “Negara” Israel

Sepanjang tahun, setiap Mei dirayakan oleh orang-orang Palestina dan juga orang-orang Israel. Bangsa Palestina memperingati sebagai momentum pengusiran mereka dari tanah airnya (Palestine Nakba), sebuah momentum yang sangat pedih dan pahit, yang harus dibayar dengan nyawa dan darah jutaan bangsa Palestina sampai sekarang.

Sedang orang-orang Zionis-Israel merayakannya dengan penuh sukacita dan menganggap momentum itu sebagai hari kemerdekaan bagi negara mereka.

Orang waras yang tidak pernah makan bangku sekolahan pun, asal masih punya nurani, akan berdiri di sisi bangsa Palestina dan mengecam orang-orang Israel. Tapi sayangnya, seorang Abdurahman Wahid malah memilih bersama orang-orang Israel. Bahkan Dur menyatakan akan menghadiri peringatan hari kemerdekaan “Negara” Israel.

Dur pun pergi ke Amerika Serikat memenuhi undangan organisasi Zionis Yahudi “Simon Wiesenthal Center” untuk menerima penghargaan The Jewish Medal of Varlor, sebuah medali penghargaan bagi orang-orang yang terbukti berani menjadi tameng bagi kepentingan Zionis-Yahudi di dunia.

Dalam wawancara dengan Hidayatullah, tokoh HAMAS Musa Abdul Marzuq mengomentari kelakuan Dur ini dengan mengatakan, “Sungguh memalukan! Ini sama saja dengan merayakan dan mensyukuri pembantaian yang menimpa rakyat Palestina yang dilakukan oleh kaum Zionis-Israel!” Namun apa pun yang terjadi, ya inilah sosok Dur. (rz)

Masyarakat Britania Raya, Makin Kaya Tapi Tak Bahagia

Kekayaan bukan segalanya untuk hidup bahagia. Ini dialami oleh masyarakat Britania Raya. Menurut seorang anggota parlemen dari kelompok Kristen Konservatif, banyak warga masyarakat yang secara materi melimpah tapi tetap tidak merasa bahagia. Mengapa?

Dalam kajian yang dilakukan Gary Streeter bersama lima anggota parlemen lainnya, tentang sejauhmana ajaran kekristenan mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari, sampai pada kesimpulan bahwa meski tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat seiring dengan makin banyaknya orang kaya di Britania Raya, tapi kelompok masyarakat ini banyak yang merasa tidak bahagia dengan kehidupannya.

“Kami mencoba memahami mengapa kehidupan yang bahagia itu tidak mereka rasakan. Bagi kami, nampaknya kekayaan saja tidak cukup, orang mencari sesuatu yang lebih dari yang dimilikinya saat ini, ” kata Streeter seperti dikutip Times, edisi Senin (12/5).

Hasil laporan kelompok kerja parlemen itu menyebutkan, banyaknya buku-buku bertema bagaimana hidup bahagia dan sejumlah riset mengklaim bahwa masyarakat Britania Raya saat ini tidak lebih bahagia dibandingkan 50 tahun yang lalu. Dan ternyata penyebabnya utama ketidakbahagiaan mereka, karena kurangnya nilai-nilai religius dalam diri kehidupan mereka sehari-hari.

Di tengah situasi ekonomi dan persaingan yang serba ketat sekarang ini, menurut laporan itu, orang cenderung mengorbankan nilai-nilai, hubungan dekat dan rasa nyaman untuk mengejar dan mendapatkan kesejahteraan materi. Hasil kajian kelompok kerja parlemen ini, tidak jauh berbeda dengan pernyataan Kardinal Murphy-O’Connor, kepala Gereja Katolik di Inggris dan Wales pekan kemarin. Kardinal O’Connor mengingatkan bahwa “nilai-nilai spritual” di kalangan masyarakat Britania makin terkikis.

Menurut kelompok kerja itu, masyarakat Britania Raya harus melakukan perubahan radikal jika ingin hidup bahagia. Kuncinya, kata mereka, masyarakat harus kembali pada kehidupan yang agamis. Masyarakat harus kembali membangun nilai-nilai hubungan antar manusia, nilai-nilai keluarga, rasa tanggung jawab dan rasa saling percaya dalam hidup bermasyarakat.

“Komunitas-komunitas keagamaan punya kesempatan besar untuk membantu perubahan ini. Kita jangan lagi menekankan kebahagiaan pada pundi-pundi uang yang didapatkan, atau mengukur kebahagiaan dari gelar kesarjaan dari universitas.” demikian kesimpulan akhir kajian kelompok kerja tersebut. (ln/iol)

Iran: AS dan Inggris Dalang Ledakan Bom di Masjid Shiraz

Kejaksaan Iran menuding AS dan Inggris berada di balik peristiwa ledakan bom di sebuah masjid di selatan kota Shiraz yang terjadi pada bulan April kemarin. Oleh sebab itu, lembaga hukum Iran itu menyatakan akan menggugat AS dan Inggris melalui mahkamah internasional.

Juru bicara kejaksaan Iran Ali Reza Jamshidi dalam siaran televisi mengatakan, para teroris yang telah meledakkan masjid di Shiraz adalah para agen intelejen pemerintah AS dan Inggris, dengan cara memberikan dukungan dana. “Hubungan antara para pelaku pengeboman di Shiraz dengan AS dan Inggris terungkap. Para pelakunya mendapat dukungan finansial dari kedua negara itu dengan memanfaatkan agen-agennya di Iran, ” papar Jamshidi.

Sebelumnya, pada pekan kemarin, badan intelejen Iran mengumumkan bahwa mereka berhasil menangkap lima dari enam orang anggota kelompok teroris yang terlibat dalam insiden ledakan di sebuah masjid di Shiraz, yang menewaskan 14 orang dan melukai 200 orang lainnya. Kelompok teroris ini, kata badan intelejen Iran, memiliki hubungan dengan pemerintah AS dan Inggris.

Jamshidi mengatakan, setelah melihat dokumen-dokumen yang berhasil disita, pihak kejaksaan bekerjasama denga kementerian luar negeri Iran memutuskan untuk mengajukan gugatan hukum ke mahkamah internasional. AS dan Inggris, di satu sisi mengklaim memerangi aksi-aksi terorisme, tapi di sisi lain kedua negara itu memberikan fasilitas pada kelompok teroris untuk melakukan aksi kekerasan di Iran. (ln/al-arby)