Indonesia Lagi-lagi Kutuk Israel

VIVAnews – Pemerintah Indonesia kembali melontarkan kutukan dan kecaman kepada Israel, yang tetap meneruskan pembangunan di wilayah yang menjadi hak bagi Palestina di Tepi Barat. Indonesia pun minta masyarakat internasional untuk kompak menuntut Israel agar menghentikan pembangunan pemukiman bagi warganya di wilayah Palestina.

Demikian ungkap Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa. “Kami ingin menegaskan selugas-lugasnya bahwa pemerintah Indonesia mengecam tindakan dan kebijakan pemerintah Israel untuk membuat pemukiman. Itu jelas bertolak belakang dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB dan tidak kalah penting menciptakan lagi hambatan bagi proses perdamaian,” kata Natalegawa di Jakarta, Kamis 19 November 2009.

Awal pekan ini, pemerintah Israel menegaskan bahwa mereka tetap meneruskan pembangunan 900 unit pemukiman Yahudi di kota Yerusalem bagian timur. Padahal wilayah di Tepi Barat itu diklaim Palestina sebagai ibukota mereka di masa datang.

Langkah Israel ini disesali oleh sekutu terdekatnya, Amerika Serikat (AS), yang kembali berupaya menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Padahal, Presiden AS, Barack Obama, sudah berkali-kali mengatakan kepada PM Israel, Benjamin Netanyahu, untuk tidak meneruskan pembangunan di Yerusalem Timur demi menghormati hak rakyat Palestina.

Namun, Israel tetap bersikukuh sehingga langkah ini bisa membuyarkan terwujudnya perundingan damai yang disponsori AS karena para pejabat Palestina terlanjur marah dengan sikap dari Negeri Zionis itu.

Menurut Natalegawa, kelihatannya pemerintah Israel tidak siap berunding dengan Palestina sehingga menampilkan berbagai kendala ke arah perundingan. “Kita kecam dan kutuk langkah ini. Kita anggap sangat tidak membantu,” kata Natalegawa.

“Kami harap masyarakat internasional bersuara dengan bersatu dan menuntut israel agar segera menghentikan pembangunan pemukiman tersebut,” lanjut mantan Duta Besar Indonesia untuk PBB itu.

Ini merupakan kesekian kali Indonesia mengutuk sikap Israel. Terakhir adalah saat Zionis itu menyerang wilayah Palestina di Jalur Gaza dari Desember 2008 hingga awal 2009.

Israel Penjarakan Ratusan Anak Palestina

VIVAnews – Israel diketahui menahan lebih dari 370 anak Palestina. Semuanya masih di bawah umur 18 tahun. Demikian ungkap seorang staf kementrian Palestina urusan tahanan, Riyadh al-Ashqar.

“Tahanan akan dikirim ke pengadilan yang memvonis kasus-kasus untuk orang dewasa. Ini melanggar ketentuan hukum internasional. Puluhan tanahan anak Palestina mengalami kekerasan di bawah sistem legal yang menyamankan mereka dengan orang dewasa,” kata Riyadh Al-Ashqar kepada stasiun televisi milik Hamas, al Aqsa, seperti yang diteruskan oleh stasiun televisi Iran, Press TV, Senin 23 November 2009.

Al-Ashqar menekankan tahanan anak tidak kebal terhadap kekerasan dan penistaan di penjara Israel. Dia juga mengajak Komite Internasional Palang Merah di Jenewa (ICRC) dan organisasi kemanusiaan di seluruh dunia  untuk menghentikan kebrutalan Israel terhadap tahanan anak Palestina.

Berdasarkan laporan Pusat Perlindungan Tahanan Palestina awal April lalu, banyak anak Palestina ditahan di penjara Israel hanya karena melempar batu ke arah pasukan dan kendaraan lapis baja Israel.

Laporan menyebutkan penjaga penjara menempatkan delapan anak dalam sebuah ruangan berukuran empat meter persegi. Secara rutin, para penjaga melakukan intimidasi, bahkan melakukan penganiayaan terhadap anak-anak itu.

HNW Jamin Chandra dan Bibit

Hidayat menyatakan siap. “Bersama dengan rekan-rekan lain yang ingin menegakkan keadilan, Saya siap ikut menjamin,” tegas Ketua BKSAP ini.

Hidayat melanjutkan, alasan polri yang menahan dua pimpinan KPK itu dinilai mengada-ada. Seringnya Chandra dan Bibit mengadakan konferensi pers untuk mengungkapkan kebenaran bukan alasan yang tepat. “Padahal negara kita menghargai kebebasan pers dan media pun tidak bisa dibredel,” katanya. Mantan Presiden PKS ini justru khawatir polisi dan KPK terjebak dalam sebuah konspirasi besar. Padahal rakyat Indonesia menginginkan penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi yang tidak pandang bulu.

Harusnya, menurut HNW, polisi dan KPK bisa bekerja sama untuk penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi supaya para koruptor itu yang ditahan. “Bukan mereka yang melawan koruptor yang ditahan. Untuk itu presiden harusnya mengambil langkah untuk menyelesaikan kasus ini,” pungkasnya. (Ind)