Pendiri Hanura: Tak Ada Nama Prabowo dalam Vonis Mahkamah Militer

Posted on Juni 24, 2014

0


Jakarta – Salah satu pendiri Partai Hanura, Elza Syarief membantah pernyataan ketua umumnya sendiri, Wiranto yang menyebut Prabowo Subianto telah melakukan penculikan aktivis atas inisiatifnya sendiri.

Pernyataan tersebut dianggap tidak benar dan menyesatkan serta bertentangan dengan keterangan serta keputusan Wiranto sendiri.

Dalam konferensi pers di rumah pemenangan Prabowo-Hatta, Jalan Cipinang Cempedak, Senin (21/6/2014), Elza membeberkan beberapa alasannya. Pertama adalah putusan Pidana No. PUT, 25-16/K-AD/MMT-II/IV/19.

“Dalam salah satu amarnya, putusan tersebut menyatakan beberapa orang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merampas kemerdekaan aktivis politik sesuai dengan pasal 333 KUHP,” kata Elza yang pernah menjadi penasihat hukum keluarga Cendana itu.

Pada putusan tersebut yang divonis bersalah adalah Mayor Inf. Bambang Kristiono (Komandan Tim Mawar), Kapten Inf. FS. Multhazar (Wakil Komandan Tim Mawar), Kapten Inf. Nugroho Sulistyo Pondi, Kapten Inf. Yulius Selvanus, dan Kapten Inf. Untung Budi Harto. Tidak ada nama Prabowo dalam daftar nama yang divonis oleh mahkamah militer itu karena sebelum putusan keluar, Prabowo telah diberhentikan dari ABRI sesuai rekomendasi DKP.

Elza mengatakan bahwa seharusnya pemberhentian Prabowo seharusnya dilakukan setelah ada putusan dari pengadilan. Secara formal DKP seharusnya dibentuk setelah ada putusan Mahmil, namun yang terjadi justru sebaliknya.

“Orang dipecat atau diberhentikan secara tidak hormat itu adalah seharusnya setelah ada putusan pengadilan baru dibentuklah DKP. Itu proses hukum formal. Ini namanya didzalimi,” tutur Elza.

Dari keterangan yang diberikan oleh Elza, kelima prajurit yang disebutkan di atas telah dipenjara dan dipecat dari ABRI. Mereka juga telah selesai dalam menjalani vonisnya.

“Pengakuan dari para terdakwa yaitu Bambang Kristiono beserta anak buahnya dalam persidangan yang mulia telah mengakui bahwa mereka bertugas telah melampui batas kewenangannya,” jelas Elza.

Iklan
Posted in: Indonesia