Lantik Jaksa Agung, Presiden Jokowi Langgar UU Kejaksaan dan UU MD3

Posted on November 21, 2014

0


Presiden Joko Widodo melantik HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung di Istana Negara, Kamis (20/11/14).  (kaskus.co.id)

dakwatuna.com – Jakarta. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf, mengucapkan selamat kepada Prasetyo sebagai Jaksa Agung baru. Namun, Muzzammil menyayangkan pelantikan Jaksa Agung yang tidak direncanakan dengan baik sebelumnya, sehingga melanggar UU No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, dan UU No.17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

“Pasal 21 UU Kejaksaan dan Pasal 236 UU MD3 melarang Jaksa Agung dan Anggota DPR RI untuk rangkap jabatan sebagai pejabat negara. Jadi, pelantikan Jaksa Agung yang dilakukan Presiden Jokowi (Joko Widodo-red) melanggar kedua UU ini,” tegas Politisi PKS asal Lampung ini dalam keterangan persnya, Kamis (20/11).

Menurut Muzzammil, seharusnya pelanggaran terhadap larangan ini tidak akan terjadi apabila Presiden Jokowi merancangnya jauh-jauh hari. “Di dalam Pasal 240 UU MD3 disebutkan bahwa paling lama tujuh hari Pimpinan DPR menerima surat pemberhentian dari Pimpinan Partai Politik, maka harus dikirimkan ke Presiden. Presiden diberikan waktu paling lama 14 hari. Jadi, jika berkeinginan taati UU, baik Pimpinan DPR dan Presiden, bisa segera lakukan pemberhentian resmi Pak Prasetyo sebagai Anggota DPR RI dari Nasdem hanya beberapa hari saja,” paparnya.

Muzzammil menyarankan agar semua pihak, terutama para pejabat negara untuk bersama-sama menghormati peraturan perundang-undangan. “Kita perlu berikan keteladanan yang baik kepada masyarakat. Hukum itu tegak jika ada keteladan yang baik dari para pemimpinnya,” katanya.

Selain itu, Muzzammil mempertanyakan independensi Jaksa Agung baru yang merupakan Anggota DPR RI dari Partai Nasdem. “Tentu publik mempertanyakan, mengapa seorang Jaksa Agung dipilih dari kalangan partai politik meskipun sebelumnya pernah menjadi jaksa? Idealnya bukan dari anggota DPR yang partisan, tetapi dari kalangan profesional, akademisi, praktisi atau pegiat hukum yang integritas dan kredibilitasnya sudah teruji,” jelas Muzzammil.

Independensi dan komitmen yang kuat dalam penegakan hukum bagi Jaksa Agung, kata Muzzammil, sangat penting karena Jaksa Agung dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan reformasi dan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Makanya pada Pasal 37 ditegaskan bahwa Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Jadi, Jaksa Agung harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun,” ungkapnya.

Untuk itu, Muzzammil mengusulkan agar dalam revisi UU Kejaksaan yang akan dibahas di Komisi III nanti kedudukan kejaksaan bukan lagi sebagai lembaga pemerintahan.

“Kata yang tepat untuk kedudukan Kejaksaan dalam UU Kejaksaan kedepan adalah lembaga penegak hukum, bukan lagi lembaga pemerintahan. Dan dalam pengangkatan serta pemberhentiannya tidak lagi Presiden sendiri, tetapi juga mempertimbangkan DPR sebagai wakil rakyat. Tujuannya agar ada check and balances dan memastikan bahwa Jaksa Agung bukan hanya mementingkan kepentingan penguasa, tetapi rakyat yang lebih luas,” tutup Muzzammil. (nur/abr/dakwatuna)

Posted in: Indonesia